Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Harusnya Pak Dirut BRI, Pak Sunarso Sudah Diberi Nobel

Kompas.com - 07/03/2024, 12:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso seharusnya mendapat penghargaan nobel perdamaian.

Sebab, BRI sudah mengembangkan berbagai produk kredit untuk membantu masyarakat miskin, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), dan tabungan UMi.

Presiden lantas membandingkan produk-produk BRI tersebut sudah seperti grameen bank yang pernah dikembangkan oleh Muhammad Yunus dari India.

Baca juga: Jokowi Puji Dirut BRI: Harusnya Sudah Diberi Nobel..

Muhammad Yunus pernah diberi anugerah nobel perdamaian pada 2006 karena grameen bank yang memberikan bantuan kredit untuk masyarakat miskin.

"Saya ingat PNM Mekaar di tahun 2015 itu nasabahnya baru 400.000 kurang lebih, sekarang sudah sampai 15,2 juta. Grameen Bank, Bapak Muhammad Yunus itu dapat Nobel karena Grameen Bank memiliki nasabah 6,5 juta," ujar Jokowi saat memberi sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2024 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi nobel, harusnya. (Yang nasabahnya) 6,5 juta dapat, masa yang tadi PNM Mekaar 15,2 juta, kemudian UMI (nasabahnya) bisa 8,2 juta, KUR-nya saya enggak tahu. KURnya berapa? 16 juta. Angka yang tidak kecil," kata dia.

Kepala Negara lantas berseloroh bahwa Dirut BRI belum mendapat hadiah nobel karena tidak ada pihak yang mengusulkan.

Baca juga: Dirut BRI: Holding Ultra Mikro Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Ia pun menyarankan agar bisa diurus lebih lanjut usulan untuk menerima nobel.

"Enggak tahu, mungkin belum dapat karena enggak ada yang mengusulkan. Mungkin bisa diurus yang urusan-urusan nobel," tutur Jokowi.

"Karena yang saya tahu, saya berikan contoh PNM Mekaar dari 400.000 melompat menjadi sekarang 15,2 juta, kemudian kredit yang diberikan sudah Rp 244 triliun, dari yang sebelumnya 2015, saya ingat 2015 kurang lebih Rp 800 miliar, kemudian masuk ke Rp 244 triliun, itu angka lompatan yang besar sekali. Mestinya hal-hal seperti ini diberikan apresiasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com