Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Harusnya Pak Dirut BRI, Pak Sunarso Sudah Diberi Nobel

Kompas.com - 07/03/2024, 12:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso seharusnya mendapat penghargaan nobel perdamaian.

Sebab, BRI sudah mengembangkan berbagai produk kredit untuk membantu masyarakat miskin, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), dan tabungan UMi.

Presiden lantas membandingkan produk-produk BRI tersebut sudah seperti grameen bank yang pernah dikembangkan oleh Muhammad Yunus dari India.

Baca juga: Jokowi Puji Dirut BRI: Harusnya Sudah Diberi Nobel..

Muhammad Yunus pernah diberi anugerah nobel perdamaian pada 2006 karena grameen bank yang memberikan bantuan kredit untuk masyarakat miskin.

"Saya ingat PNM Mekaar di tahun 2015 itu nasabahnya baru 400.000 kurang lebih, sekarang sudah sampai 15,2 juta. Grameen Bank, Bapak Muhammad Yunus itu dapat Nobel karena Grameen Bank memiliki nasabah 6,5 juta," ujar Jokowi saat memberi sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2024 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi nobel, harusnya. (Yang nasabahnya) 6,5 juta dapat, masa yang tadi PNM Mekaar 15,2 juta, kemudian UMI (nasabahnya) bisa 8,2 juta, KUR-nya saya enggak tahu. KURnya berapa? 16 juta. Angka yang tidak kecil," kata dia.

Kepala Negara lantas berseloroh bahwa Dirut BRI belum mendapat hadiah nobel karena tidak ada pihak yang mengusulkan.

Baca juga: Dirut BRI: Holding Ultra Mikro Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Ia pun menyarankan agar bisa diurus lebih lanjut usulan untuk menerima nobel.

"Enggak tahu, mungkin belum dapat karena enggak ada yang mengusulkan. Mungkin bisa diurus yang urusan-urusan nobel," tutur Jokowi.

"Karena yang saya tahu, saya berikan contoh PNM Mekaar dari 400.000 melompat menjadi sekarang 15,2 juta, kemudian kredit yang diberikan sudah Rp 244 triliun, dari yang sebelumnya 2015, saya ingat 2015 kurang lebih Rp 800 miliar, kemudian masuk ke Rp 244 triliun, itu angka lompatan yang besar sekali. Mestinya hal-hal seperti ini diberikan apresiasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com