Ambang Batas Parlemen Dikoreksi, Penyederhanaan Parpol Hanya Utopi?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga masuk barisan yang setuju dengan adanya ambang batas masuk parlemen ini.

Penyederhanaan partai politik

Sejumlah partai politik dan kalangan yang setuju agar tetap ada ambang batas parlemen menyebut, ambang batas parlemen rasional dan masuk akal dibutuhkan guna menyokong sistem presidensial.

Pasalnya, jika ambang batas parlemen dihapuskan atau angkanya terlalu kecil, akan banyak partai politik yang masuk Senayan dan berpotensi “merepotkan” sistem pemerintahan.

Sistem presidensial dinilai akan kuat dan mampu berjalan efektif jika ditopang dengan sistem parlemen multipartai yang sederhana, tidak teralu banyak parpol.

Alasannya, makin sederhana sistem multipartai di Indonesia, maka akan makin efektif penyelenggaraan pemerintahannya. Penyederhanaan parpol juga dilakukan agar partisipasi dan pilihan rakyat tak tersebar dan berserak.

Ambang batas parlemen juga diniatkan sebagai upaya memaksimalkan kinerja partai politik di masyarakat. Pasalnya, jika ambang batas parlemen terlalu rendah, kualitas partai menjadi taruhan.

Sebab, tak hanya partai berkualitas tinggi, partai yang dikelola ala kadarnya juga bisa lolos ke Senayan. Dan ini bisa berdampak pada kinerja parlemen di Senayan.

Ambang batas parlemen bisa jadi adalah mekanisme seleksi dalam kontestasi di sistem demokrasi. Karena itu, bisa jadi aturan ini masih layak untuk tetap digunakan.

Namun yang harus diperhatikan adalah besaran ambang batas ini harus diputuskan dengan kajian mendalam agar keputusan yang dihasilkan tak hanya rasional dan masuk akal, namun juga tak mengangkangi demokrasi.

Namun di luar itu semua, siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan putusan MK ini? Dan akankah penyederhanaan partai politik bisa terealisasi?

Ikuti dan simak pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (6/3/2024), live di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.