Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Widdy Apriandi
Peneliti

Peneliti Data Desa Presisi, Mahasiswa Pasca-Sarjana IPB University

Politisi, Harga Beras, dan Kegaduhan

Kompas.com - 06/03/2024, 08:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

POLAH politisi Indonesia kerap kali di luar dugaan. Belum lama ini, di tengah respons panik publik terhadap kenaikan harga beras, Dedi Mulyadi (Eks Bupati Purwakarta dan Anggota DPR-RI) membuat pernyataan yang memicu kegaduhan di ruang publik.

Ia mempertanyakan keributan akibat kenaikan harga beras. “Kenapa ribut ketika harga beras naik? Kenapa ketika harga skincare, motor, handphone naik tidak ribut?” katanya dalam salah satu platform sosial media sosial yang kontan viral.

Pertanyaan sekaligus pernyataan tersebut jelas berseberangan dengan nalar publik (common sense). “Publik”, lebih khusus, merujuk kepada kalangan menengah, menengah ke bawah (aspiring middle), dan miskin.

Dalam catatan BPS seperti diulas Kompas, secara persentase berdasarkan distribusi pendapatan, kelas menengah berjumlah 22 persen total penduduk Indonesia.

Kelas menengah ke bawah berada di angka 69 persen dan kelas miskin sebesar 7 persen (BPS, 2023). Angka yang jelas masif dan tentu saja tidak terpisahkan dari pemilih (voters) yang memutuskan memilih Dedi Mulyadi dalam perhelatan Pemilu Legislatif (Pilleg) kemarin.

Kemudian, lebih penting lagi, adalah pola pengeluaran pada rentang kelas tersebut. Terdapat pola yang kurang lebih sama, yaitu lebih besar porsi pengeluaran konsumsi ketimbang non-konsumsi.

Berbeda dengan kelas ekonomi atas yang secara porsi pengeluaran lebih besar dialokasikan pada variabel non-konsumsi; jasa, tabungan, investasi, dan lain-lain (Kompas, 2023 ; BPS, 2023).

Komoditas primer dan andil inflasi

Di bentangan arena (field) sosio-ekonomi tersebut, maka respons “ribut” publik terhadap kenaikan harga beras seperti dipertanyakan Dedi Mulyadi sesungguhnya memiliki justifikasi jelas.

Pertama, beras adalah komoditas primer yang wajib ada dalam daftar konsumsi publik. Studi Data Desa Presisi terkait pola konsumsi rakyat Indonesia menunjukkan bahwa beras adalah komoditas paling dominan dalam dinamika pengeluaran rumah tangga.

Sementara, pangan substitusi beras, seperti beras ketan, singkong, jagung, dan sukun relatif masih sedikit dikonsumsi (Data Desa Presisi, 2023).

Temuan (evidence) serupa konsisten dengan hasil pendataan Susenas BPS yang menempatkan komoditas padi-padian di urutan ketiga terbesar di bawah kategori “makanan dan minuman jadi” di urutan pertama dan “tembakau dan sirih” di urutan kedua.

Namun, perlu juga digaris-bawahi, pada kategori “minuman dan makanan jadi” yang diklasifikasi BPS terdapat beberapa jenis produk yang bersumber dari beras, seperti nasi goreng, nasi putih, nasi campur rames, dan bubur (BPS, 2023).

Kedua, mari kita telisik data kenaikan harga beras. Dari Januari ke Februari 2024, harga beras meningkat 5,32 persen. Sementara, jika dibandingkan secara tahunan (Februari 2023 dan 2024), harga beras meningkat sebesar 18,20 persen (BPS, 2023). Lonjakan harga yang jelas sangat signifikan.

Dampak inflasi beras pada prinsipnya besar karena terbukti berkontribusi signifikan terhadap inflasi umum. Secara kasuistis, dalam perbandingan bulan ke bulan (month to month), inflasi beras berkontribusi sebesar 0,21 persen terhadap inflasi umum Februari 2024 yang mencapai 0,37 persen.

Dengan kata lain, inflasi beras menyumbang lebih dari setengah ‘bobot’ inflasi umum bulanan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com