Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sahroni Sentil KPU-Bawaslu Cuma Diam Saat Suara PSI Naik Tak Wajar

Kompas.com - 05/03/2024, 13:10 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyentil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak juga menyikapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sistem Informasi Rekapitupasi (Sirekap) KPU.

PSI tengah menjadi sorotan karena perolehan suaranya dinilai tidak wajar oleh banyak pihak dan diduga terkait dengan kecurangan pemilu.

"KPU juga jangan akhirnya cuma diam Bawaslu juga diam, ngapain? Sayang kalau mereka cuma diam saja," kata Sahroni saat ditemui awak media di Pengadilan Negwleri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (5/3/2024).

Sahroni mengatakan, lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu itu mestinya bersikap. Hal ini tidak hanya berlaku pada anomali perolehan suara PSI.

Baca juga: Tak Temukan Bukti Penggelembungan Suara PSI, Bawaslu: Sirekap Tidak Presisi

Jika hal serupa juga terjadi pada partai lain kedua lembaga itu juga harus mengambil tindakan.

"Kalau ada kenaikan signifikan mesti diklarifikasi sesegera mungkin," tutur Bendahara Umum Partai Nasdem itu.

Sahroni mempertanyakan kenapa suara PSI bisa tiba-tiba naik secara drastis dan jauh di atas hitung cepat lembaga survei.

Padahal, lembaga survei melakukan hitung cepat dengan berdasar pada metode ilmiah dan memiliki kapabilitas.

"Kalaupun mau naik, kenapa hanya salah satu partai? Nah dinamika politik per lima tahun itu di level lapangan ada tuh naik turun salah input angka, itu normal," tutur Sahroni.

Baca juga: Pengamat Sebut Lonjakan Suara PSI Tak Lazim, Bisa Bikin Rakyat Tak Percaya KPU

Adapun lonjakan suara PSI mulai terjadi dari hanya 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 suara pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Dalam jangka waktu yang sama, hasil tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaporkan di situs real count KPU bertambah dari 539.084 menjadi 541.324 TPS.

Terdapat tambahan data dari 2.240 TPS. Dari data tersebut, bisa diasumsikan PSI mendapatkan tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS.

Data itu memiliki selisih cukup jauh dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Baca juga: Rekapitulasi Dilanjut, Terkuak Sebab Kejanggalan Suara PSI di Taipei

Berdasarkan data hitung cepat Tim Litbang KOMPAS yang sudah terkumpul 100 persen misalnya, PSI hanya meraup 2,8 persen suara.

Terkini, Senin (4/3/2024) pukul 09.00 WIB, Sirekap menampilkan perolehan suara PSI sebesar 2.404.212 atau 3,13 persen. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari 542.031 TPS.

Belakangan, sejumlah pihak termasuk Kompas.com menemukan perbedaan data yang dinput ke Siremap dengan formulir model C yang dimuat di situs pemilu2024.kpu.go.id.

Di antara temuan itu adalah puluhan suara tidak sah di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) berubah menjadi suara PSI. Padahal dalam formulir C itu PSI hanya mendapatkan suara sekitar 1 atau bahkan 0.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com