Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diyakini Tak Bakal Sahkan RUU Desa, Formappi: Jangan Mau Di-prank Politisi Senayan

Kompas.com - 04/03/2024, 18:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meragukan revisi Undang-Undang Desa (RUU Desa) bakal disahkan DPR dalam masa sidang berikutnya.

Pasalnya, ia menyebut DPR masih memiliki kebutuhan politik untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November mendatang.

Hal ini ia sampaikan di tengah-tengah menjelaskan tentang 47 RUU Prioritas DPR tahun ini yang juga tak kunjung dituntaskan.

"Jadi mungkin pesan baik kepada kepala desa harus disampaikan. Jangan mau di-prank politisi Senayan, begitu ya haha," kata Lucius di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Baca juga: Tak Satu pun RUU Disahkan DPR dalam Masa Sidang Terakhir, Formappi: Fokusnya Terbagi Hadapi Pemilu 2024

Padahal, jelas Lucius, DPR semestinya tinggal mengesahkan RUU Desa dengan tidak butuh waktu panjang.

Terlebih, menurut dia, hanya satu atau dua pasal yang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah.

"Lalu kepala desa, datang berdemo, mereka menjanjikan, 'Wah pasti disahkan ini di masa sidang berikut'. Saya sangat tidak yakin juga masa sidang berikut ini bakal disahkan," ujarnya.

"Karena kita tahu betul, masih ada kebutuhan politik untuk Pilkada 2024, ya sangat mungkin juga jadi alat bargaining baru dari DPR RI kepada kepala desa," sambung dia.

Baca juga: Teriakan Siap Dipilih Kembali Terdengar Saat Rapat Pleno Baleg Sahkan Draf RUU Desa

Lebih jauh, Lucius juga mengatakan bahwa sejatinya DPR bisa mengesahkan RUU Desa pada rapat paripurna penutupan masa sidang 6 Februari lalu.

Namun, yang terjadi justru tidak ada pengesahan RUU Desa saat itu.

Pada masa sidang berikutnya, Lucius juga meyakini akan ada kepala desa yang kembali berdemonstrasi di sekitar gedung DPR.

"Jadi kalau mereka datang berdemo lagi 'Sabar, ini masih bentar lagi nih, tinggal 1 atau 2 persetujuan lagi nih' Ulur terus sampai Oktober. Atau jangan-jangan pada periode berikut baru disahkan," imbuh Lucius.

Baca juga: Sistem Kebut Semalam RUU Desa Timbulkan Tanya, Bentuk Transaksi Elektoral Pemilu 2024?

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku sudah menerima perwakilan perangkat desa sebanyak 21 organisasi untuk membahas soal RUU Desa.

Audiensi itu dilakukan pada Selasa (6/2/2024) pagi sebelum rapat paripurna dimulai.

Di saat bersamaan, diketahui bahwa para perangkat desa yang kebanyakan kepala desa itu melangsungkan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta untuk menuntut pengesahan RUU Desa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Sebut 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

MK Sebut "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

Nasional
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Nasional
Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Nasional
Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Nasional
KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Nasional
Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

Nasional
Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Nasional
Gerindra Godok Kader Internal untuk Maju Pilkada DKI, Nama-nama Masih Dirahasiakan

Gerindra Godok Kader Internal untuk Maju Pilkada DKI, Nama-nama Masih Dirahasiakan

Nasional
Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Nasional
Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Tak Hanya di Lapangan Badminton, SYL Temui Firli di Vila Galaxy Bekasi

Tak Hanya di Lapangan Badminton, SYL Temui Firli di Vila Galaxy Bekasi

Nasional
Gerindra Sebut Komunikasi dengan PDI-P Akan Lebih Intens Usai Putusan MK

Gerindra Sebut Komunikasi dengan PDI-P Akan Lebih Intens Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com