Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said Khawatir Ada Skenario Seluruh Parpol Jadi Koalisi Pemerintah

Kompas.com - 02/03/2024, 18:35 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengaku mendengar akan ada skenario agar seluruh partai berada di koalisi pemerintahan ke depan.

Ia mengkhawatirkan isu itu bisa menurunkan makna demokrasi Indonesia. 

Hal itu disampaikan Sudirman dalam acara diskusi bertema "Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk?" di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).

"Bahkan sudah mulai ada bisik-bisik, sudah seluruh partai dimasukkan saja ke dalam satu koalisi besar, permanen, jangka panjang. Tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar," kata Executive Co Captain tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Prabowo Tetap Dekati Parpol Koalisi Perubahan meski Anies Kerap Menyerangnya Selama Debat

Menurut Sudirman, jika isu tersebut benar akan jadi iktikad yang sangat buruk dan akan menghancurkan Indonesia ke jurang terdalam demokrasi.

Ketika hal itu benar-benar terwujud, Sudirman percaya Indonesia akan berada dalam kondisi tidak bisa diperbaiki lagi.

"Yang saya sebut tadi bisa masuk dalam kategori unfixable, tidak bisa diperbaiki," imbuh dia.


Menurut Sudirman, bagi para penguasa saat ini, gaya politik dinasti bisa menjadi berkah, karena memiliki keleluasaan untuk melanjutkan kekuasaan.

Baca juga: PPP Beri Sinyal Gabung Koalisi Pemerintahan Mendatang, Golkar: Kami Sangat Terbuka

Namun, kata dia, politik dinasti dan pelanggaran etika yang dibiarkan ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Indonesia, khususnya terkait persoalan penegakan hukum.

"Karena PR kita adalah soal gap, soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang menjadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com