Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

KPK Memang Agak Laen!

Kompas.com - 02/03/2024, 09:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Publik tidak bisa mengkalkulasi dengan obyektif, berapa biaya yang dikeluarkan KPK untuk menjerat tersangka yang merugikan keuangan negara Rp 250 juta jika andaikan saja dibutuhkan Rp 2,5 miliar untuk menyelenggarakan penyadapan hingga penangkapan dalam OTT tersebut.

Bukan berarti ingin menihilkan OTT dan memberi “excuse” terhadap kasus-kasus korupsi, sebaiknya ranah pemberantasan korupsi harus dipertegas lagi, apakah cukup diselesaikan di tingkat Kejaksaan atau memang perlu ditindak KPK?

Saya jadi teringat dengan ulah mantan pegawai KPK yang bernama Novel Aslen Rumahorbo yang bisa memanipulasi uang perjalanan dinas sepanjang 2021 hingga 2022 sebesar Rp 550 juta.

Walaupun Novel Aslen telah dipecat dari KPK karena dianggap melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Detik.com, 23 Februari 2024).

KPK memang "agak laen"

Kulminasi kelucuan yang terjadi di KPK tentu saja terjadi ketika “sang ketua” memalak menteri. Ibarat maestro mempermainkan dalang dan pentas lawakannya terjadi lapangan bulutangkis dan “safe house” hasil ulah yang mencurigakan pula.

Bukan karena “sang ketua” pandai bersilat lidah karena memang nyatanya jago di lapangan badminton, hingga sekarang kasus pemerasan Firli Bahuri terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo masih jalan di tempat.

Jika Syahrul Yasin Limpo yang menyuap Firli Bahuri sudah mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sejak Rabu (28/02/2024), maka kelanjutan proses hukum Firli Bahuri masih “auh aah gelap” hingga sekarang.

Sudah seharusnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan mengevaluasi kinerja tim penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus Firli.

Walaupun Firli pensiunan bintang tiga, tidak seharusnya Kapolda Metro Jaya, Karyoto yang memiliki dua bintang merasa “ewuh pakewuh” walau di antara keduanya pernah memiliki relasi di KPK.

Kapolri harusnya meminta Kapolda Metro Jaya segera menuntaskan proses hukum terhadap Firli. Mandeknya penyidikan yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya membuat berkas perkara Firli bolak-balik tiga kali antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya (Kompas.com, 1/03/2024)

Jika tidak dilakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Firli, purnawirawan jenderal bintang tiga itu berisiko melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta menyulitkan upaya penyidikan.

Saya khawatir, jika kasus-kasus internal yang membelit KPK tidak ditangani dengan serius – malah dengan bercanda – maka pamor KPK jauh “terpelanting” di bawah keberhasilan film “Agak Laen”.

Film yang dibintangi empat sekawan yang terdiri dari Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga, serta Bene Dion kini sudah tembus ditonton 7 juta orang.

“Agak Laen” merupakan film yang bercerita tentang empat orang sahabat yang mengelola rumah hantu di pasar malam. Sayangnya wahana tersebut selalu sepi pengunjung.

Empat sekawan tersebut kemudian mencari cara baru menakuti para pengunjung agar selamat dari kebangkrutan.

Sialnya wahana rumah hantu itu malah memakan korban jiwa salah satu pengunjungnya. Sang pengunjung meninggal karena terkena serangan jantung. Mereka berempat panik, kemudian korban tersebut mereka kubur dalam rumah hantu itu.

Di luar dugaan, arwah si korban malah gentayangan sehingga membuat rumah hantu jadi seram dan ramai pengunjung. Ketika polisi mulai menyelidiki, mereka terpaksa melakukan berbagai persengkongkolan konyol untuk menutupi kejadian sebenarnya.

Yang jelas, film “Agak Laen” kini ditabalkan sebagai salah satu film nasional terlaris sepanjang masa dan tentu saja tidak mendapat inspirasi dari kasus-kasus yang melibatkan KPK.

Terlebih lagi, KPK – kalau boleh saya plesetkan sebagai "Komedi Paling Kocak" – semakin hari semakin agak laen saja!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com