"Selain pada aspek kelembagaan, kolaborasi juga dijalankan melalui akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan Polri serta dukungan integrasi dan interoperabilitas transformasi digital di lingkungan Polri." tuturnya.
Terlebih, lanjut dia, saat ini pemerintah tengah merancang Government Technology (GovTech) untuk transformasi digital pemerintahan.
Selain itu, dia menilai, transformasi digital pemerintahan ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Hal inilah yang harus menjadi prioritas layanan Polri, khususnya untuk layanan SIM online dan izin keramaian.
"Untuk itu, perlu komitmen kuat dari seluruh jajaran Polri untuk dapat menyukseskan transformasi digital yang sedang kita lakukan bersama ini,” lanjutnya.
Anas mengingatkan soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara pada Juli 2023. Disebutkan bahwa jajaran Polri diperlukan untuk mendukung program-program pemerintah.
Baca juga: Berkomitmen Penuhi Kebutuhan Guru ASN, Menpan-RB: Kami Siapkan 419.146 ASN
"Polri juga harus dapat melakukan reformasi di seluruh lini, mendorong dan menjamin kepastian berusaha, serta senantiasa serius mengawal program prioritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," imbuhnya.
Kemenpan-RB, sebut dia, berharap reformasi birokrasi berdampak yang dikerjakan Polri bisa terus berkembang ke depannya.
“Sehingga capaian-capaian target pembangunan pemerintah kedepan akan jauh lebih baik. Hal ini juga diikuti dengan nilai RB dan SAKIP Polri yang mudah-mudahan bisa terus meningkat,” pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.