Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dorong Reformasi Birokrasi, Menpan-RB Minta Polri Perkuat Sistem Kerja yang Responsif dan Kolaboratif

Kompas.com - 29/02/2024, 18:47 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus melakukan reformasi birokrasi berdampak dalam menuju masa depan tata kelola pemerintahan (governance 5.0).

Dalam implementasinya, sebut dia, Polri perlu melakukan perubahan paradigma dalam cara bekerjanya.

“Perubahan paradigma tersebut dilakukan dari yang semula 'pemerintah mengatur masyarakat' menjadi 'pemerintah bekerja bersama masyarakat', serta kerja yang berorientasi pada data, melakukan transformasi digital, dan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing," tutur Anas lewat siaran persnya, Kamis (29/2/2024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat menghadiri Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, dia melanjutkan, apa yang dilakukan oleh Polri dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Baca juga: Menpan-RB: Pemerintah Komitmen Penuhi Kebutuhan Guru ASN

Ia menilai, perubahan paradigma tersebut dapat dilakukan dengan berpikir selangkah ke depan (think ahead), mengevaluasi kebijakan dan program yang sudah berjalan (think again), dan berpikir secara holistik dan lintas sektoral (think across).

"Polri harus mengedepankan collaboratiove and networking governance dalam mendorong kinerjanya. Sebab, kompleksitas dan dinamika kebijakan perlu didukung dengan aksi cepat dari setiap aktor, dan diorkestrasi dengan baik agar hasilnya menjadi lebih optimal," sebutnya.

Untuk dapat melakukan berbagai hal yang perlu diselesaikan oleh Polri tersebut, Anas menyebutkan empat hal sebagai syarat keberhasilan Polri.

Pertama, perlu adanya komitmen tinggi mulai dari tingkat Mabes hingga pimpinan di seluruh satuan kewilayahan Polri.

Kedua, penyelesaian masalah yang ada perlu diatasi pada tingkat akar. Ketiga, Polri perlu berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat.

Baca juga: Kunjungi IPDN, Menpan-RB: Kampus Harus Jadi Pencetak Birokrat Berwawasan Digital Demi RB Berdampak

Terakhir, Polri perlu senantiasa berinovasi dengan memberikan cara-cara yang out of the box, tidak birokratis, dan fasilitatif kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis (29/2/2024).DOK. Kemenpan-RB Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Ia menjelaskan, terdapat aspek kapabilitas dan kapasitas Polri yang harus terus ditinjau ulang secara berkala dan diperkuat, seperti sistem, struktur, sarana dan prasarana, anggaran, maupun personel Polri.

"Aspek krusial yang mendesak untuk dibenahi adalah sistem dan SDM, sehingga Polri dapat mewujudkan sistem kerja yang responsif dan kolaboratif dengan budaya kerja melayani dan inovatif, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompeten dan integritas,” lanjutnya.

Anas pun ingin Kemenpan-RB dan Polri terus berkolaborasi dalam berbagai transformasi, salah satunya pada aspek kelembagaan.

Menurutnya, Polri perlu menentukan skala prioritas dalam penataan organisasi dengan pertimbangan urgensi dan derajat kepentingan yang diidentifikasi secara teliti.

Baca juga: Bertemu Wakil Kepala APSC, Menpan-RB Bahas Transformasi Digital hingga Kerja Sama Indonesia-Australia

"Selain pada aspek kelembagaan, kolaborasi juga dijalankan melalui akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan Polri serta dukungan integrasi dan interoperabilitas transformasi digital di lingkungan Polri." tuturnya.

Terlebih, lanjut dia, saat ini pemerintah tengah merancang Government Technology (GovTech) untuk transformasi digital pemerintahan.

Selain itu, dia menilai, transformasi digital pemerintahan ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Hal inilah yang harus menjadi prioritas layanan Polri, khususnya untuk layanan SIM online dan izin keramaian.

"Untuk itu, perlu komitmen kuat dari seluruh jajaran Polri untuk dapat menyukseskan transformasi digital yang sedang kita lakukan bersama ini,” lanjutnya.

Anas mengingatkan soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara pada Juli 2023. Disebutkan bahwa jajaran Polri diperlukan untuk mendukung program-program pemerintah.

Baca juga: Berkomitmen Penuhi Kebutuhan Guru ASN, Menpan-RB: Kami Siapkan 419.146 ASN 

"Polri juga harus dapat melakukan reformasi di seluruh lini, mendorong dan menjamin kepastian berusaha, serta senantiasa serius mengawal program prioritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," imbuhnya.

Kemenpan-RB, sebut dia, berharap reformasi birokrasi berdampak yang dikerjakan Polri bisa terus berkembang ke depannya.

“Sehingga capaian-capaian target pembangunan pemerintah kedepan akan jauh lebih baik. Hal ini juga diikuti dengan nilai RB dan SAKIP Polri yang mudah-mudahan bisa terus meningkat,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com