Dorong Reformasi Birokrasi, Menpan-RB Minta Polri Perkuat Sistem Kerja yang Responsif dan Kolaboratif

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus melakukan reformasi birokrasi berdampak dalam menuju masa depan tata kelola pemerintahan (governance 5.0).

Dalam implementasinya, sebut dia, Polri perlu melakukan perubahan paradigma dalam cara bekerjanya.

“Perubahan paradigma tersebut dilakukan dari yang semula 'pemerintah mengatur masyarakat' menjadi 'pemerintah bekerja bersama masyarakat', serta kerja yang berorientasi pada data, melakukan transformasi digital, dan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing," tutur Anas lewat siaran persnya, Kamis (29/2/2024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat menghadiri Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, dia melanjutkan, apa yang dilakukan oleh Polri dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Ia menilai, perubahan paradigma tersebut dapat dilakukan dengan berpikir selangkah ke depan (think ahead), mengevaluasi kebijakan dan program yang sudah berjalan (think again), dan berpikir secara holistik dan lintas sektoral (think across).

"Polri harus mengedepankan collaboratiove and networking governance dalam mendorong kinerjanya. Sebab, kompleksitas dan dinamika kebijakan perlu didukung dengan aksi cepat dari setiap aktor, dan diorkestrasi dengan baik agar hasilnya menjadi lebih optimal," sebutnya.

Untuk dapat melakukan berbagai hal yang perlu diselesaikan oleh Polri tersebut, Anas menyebutkan empat hal sebagai syarat keberhasilan Polri.

Pertama, perlu adanya komitmen tinggi mulai dari tingkat Mabes hingga pimpinan di seluruh satuan kewilayahan Polri.

Kedua, penyelesaian masalah yang ada perlu diatasi pada tingkat akar. Ketiga, Polri perlu berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat.

“Terakhir, Polri perlu senantiasa berinovasi dengan memberikan cara-cara yang out of the box, tidak birokratis, dan fasilitatif kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, terdapat aspek kapabilitas dan kapasitas Polri yang harus terus ditinjau ulang secara berkala dan diperkuat, seperti sistem, struktur, sarana dan prasarana, anggaran, maupun personel Polri.

"Aspek krusial yang mendesak untuk dibenahi adalah sistem dan SDM, sehingga Polri dapat mewujudkan sistem kerja yang responsif dan kolaboratif dengan budaya kerja melayani dan inovatif, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompeten dan integritas,” lanjutnya.

Anas pun ingin Kemenpan-RB dan Polri terus berkolaborasi dalam berbagai transformasi, salah satunya pada aspek kelembagaan.

Menurutnya, Polri perlu menentukan skala prioritas dalam penataan organisasi dengan pertimbangan urgensi dan derajat kepentingan yang diidentifikasi secara teliti.

"Selain pada aspek kelembagaan, kolaborasi juga dijalankan melalui akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan Polri serta dukungan integrasi dan interoperabilitas transformasi digital di lingkungan Polri." tuturnya.

Terlebih, lanjut dia, saat ini pemerintah tengah merancang Government Technology (GovTech) untuk transformasi digital pemerintahan.

Selain itu, dia menilai, transformasi digital pemerintahan ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Hal inilah yang harus menjadi prioritas layanan Polri, khususnya untuk layanan SIM online dan izin keramaian.

"Untuk itu, perlu komitmen kuat dari seluruh jajaran Polri untuk dapat menyukseskan transformasi digital yang sedang kita lakukan bersama ini,” lanjutnya.

Anas mengingatkan soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara pada Juli 2023. Disebutkan bahwa jajaran Polri diperlukan untuk mendukung program-program pemerintah.

"Polri juga harus dapat melakukan reformasi di seluruh lini, mendorong dan menjamin kepastian berusaha, serta senantiasa serius mengawal program prioritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," imbuhnya.

Kemenpan-RB, sebut dia, berharap reformasi birokrasi berdampak yang dikerjakan Polri bisa terus berkembang ke depannya.

“Sehingga capaian-capaian target pembangunan pemerintah kedepan akan jauh lebih baik. Hal ini juga diikuti dengan nilai RB dan SAKIP Polri yang mudah-mudahan bisa terus meningkat,” pungkasnya.