Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Bansos, Golkar: Yang Tidak Terima Bansos Pun Mayoritas Memilih Prabowo-Gibran

Kompas.com - 29/02/2024, 08:58 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengklaim mayoritas masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pun memilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ace mengatakan itu merujuk kepada salah satu hasil survei, di mana banyak responden yang tidak menerima bansos tetapi tetap memilih Prabowo-Gibran.

Hal tersebut disampaikan Ace dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

Awalnya, Ace mengatakan, sebenarnya persoalan bansos dipolitisasi atau tidak bisa diselesaikan di Komisi VIII DPR.

Baca juga: Penyalahgunaan Bansos Saat Pemilu Dinilai Bisa Masuk Kategori Korupsi

Dia menjelaskan, para anggota DPR bisa melakukan pendalaman, apakah betul bansos dipolitisasi untuk memilih paslon tertentu.

"Karena terus terang saja, kaitannya dengan bansos itu kan ada di Komisi VIII," ujar Ace yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut.

Ace mengatakan, berdasarkan hasil survei usai Pemilu 2024, ternyata 74 persen responden tidak menerima bansos.

Menurutnya, angka responden yang menerima bansos terbilang kecil, itupun pemilihnya tersebar ke pasangan calon (paslon) nomor urut 1, 2, dan 3.

"Ini saya sebutkan datanya, misalnya Lembaga Survei Indonesia mengatakan bahwa dari responden itu 74 persen tidak terima bansos. Yang terima bansos sebanyak 24 persen. Dari 24 persen yang terima bansos, itu pun juga terdistribusi kepada pemilih 01 sebanyak 17,6 persen, pemilih 02 69,3 persen, dan pemilih 03 sebanyak 13,1 persen. Secara elektoral sesungguhnya itu kurang lebih proporsional," kata Ace.

Baca juga: Karpet Merah Golkar untuk Jokowi

"Artinya apa? Bansos ini diberikan kepada siapa pun warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa melihat apakah dia 01, 02, atau 03. Apalagi, kalau kita lihat dari data selanjutnya bahwa yang tidak menerima bansos itu jumlahnya cukup besar dan 54 persen memilih 02," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Ace menyimpulkan bahwa orang-orang yang tidak menerima bansos pun kebanyakan memilih Prabowo-Gibran.

"Artinya, yang ingin saya sampaikan bahwa yang tidak menerima bansos pun mayoritas memilih 02," kata Ace.

Dia lantas mengingatkan bahwa pernyataannya ini hanya bisa diterima jika publik mau berpikir secara rasional dengan melihat data objektif lembaga survei.

Ace pun mengajak semua pihak untuk berpikir secara jernih terkait permasalahan yang timbul di Pemilu 2024 ini.

"Masyarakat saya kira ingin move on, mau guyub lah. Kita ingin bahwa... Potensi kecurangan pasti ada. Dan itu bisa terjadi bukan hanya pada 02, 01, 03. Kenapa? Sekarang ini yang namanya kekuasaan itu tidak hanya terpusat pada pemerintahan pusat. Tapi kekuasaan itu juga bisa terdesentralisasi pada kepala daerah yang bukan hanya kekuasaannya dimiliki 02," katanya.

Baca juga: Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Ace lantas menyinggung ada kepala daerah di daerah pemilihannya yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian, dia mengatakan, ada juga kepala daerah dari PDI-P yang memobilisasi kekuatan kepala desa.

"Jadi yang ingin saya sampaikan dalam konteks kita pahami tata aturan yang kita sepakati, proses pemilu harusnya dilakukan secara independen oleh apa yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu)," ujar Ace.

Baca juga: Soal Isu Jokowi Bakal Gabung Golkar, Waketum: Semoga Bergabung Beneran, Cuma Bisa Doa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com