Masinton PDI-P: Hak Angket Kecurangan Pilpres Harus Jalan untuk Menemukan Keadilan dan Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu meyakini wacana hak angket kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 bakal dibahas oleh partai politik di parlemen.

Sebab, hak angket dinilai sebagai jalan politik yang bisa ditempuh untuk membuktikan indikasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berjalan curang.

"Harusnya (jalan) karena sebagai jalan politik untuk menemukan keadilan dan demokrasi ini," kata Masinton dalam program "Satu Meja The Forum" yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

Masinton mengatakan, hak angket bukan hanya baru disuarakan oleh partai politiknya saat ini.

Secara pribadi, Masinton mengaku sudah menyuarakan agar DPR menggulirkan hak angket pada akhir Oktober 2023.

Baca juga: Kubu Anies Dorong Hak Angket, Nasdem: Kami Mau Buktikan Pemilu 2024 yang Terburuk dalam Sejarah

Kala itu, Masinton adalah anggota DPR Fraksi PDI-P yang pertama kali menyuarakan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus pelanggaran etik yang menimpa eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

"Kalau saya sebagai anggota DPR RI, saya sudah menyuarakan itu, pasca terjadi pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi. Jadi, di akhir bulan Oktober lalu, sebelum pencoblosan, saya sudah menyuarakan angket itu. Kenapa? Karena saya melihat, itu menjadi sebuah persoalan besar bagi tahapan-tahapan menuju pemilu," ujar Masinton.

Politikus PDI-P ini berpandangan, apa yang terjadi saat ini awalnya dimulai dari putusan MK yang dinilai bermasalah.

Hingga akhirnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bahwa Anwar Usman yang juga paman dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, melanggar etik terkait putusan MK.

"Puncak gunung es dari persoalan hari ini, pangkalnya itu ya ada di putusan MK tadi. Bagaimana kita lihat aturan itu mudah diterabas dan kita harus menerima dan kita lihat proses rangkaian hingga hari pencoblosan (Pemilu 2024) itu penuh dengan masalah," kata Masinton.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Hak Angket Kecurangan Pemilu Wajib Dilakukan karena Presiden yang Sibuk Bermain Politik

Sebelumnya diberitakan, wacana hak angket di DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan Pilpres 2024 pertama kali disuarakan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket di DPR.

Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya pada 19 Februari 2024.

Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," kata Anies pada 20 Februari 2024.

Baca juga: PDI-P Masih Diskusikan Opsi Penggunaan Hak Angket Pemilu