Soal Bansos, Golkar: Yang Tidak Terima Bansos Pun Mayoritas Memilih Prabowo-Gibran

Ace mengatakan itu merujuk kepada salah satu hasil survei, di mana banyak responden yang tidak menerima bansos tetapi tetap memilih Prabowo-Gibran.

Hal tersebut disampaikan Ace dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

Awalnya, Ace mengatakan, sebenarnya persoalan bansos dipolitisasi atau tidak bisa diselesaikan di Komisi VIII DPR.

Dia menjelaskan, para anggota DPR bisa melakukan pendalaman, apakah betul bansos dipolitisasi untuk memilih paslon tertentu.

"Karena terus terang saja, kaitannya dengan bansos itu kan ada di Komisi VIII," ujar Ace yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut.

Ace mengatakan, berdasarkan hasil survei usai Pemilu 2024, ternyata 74 persen responden tidak menerima bansos.

Menurutnya, angka responden yang menerima bansos terbilang kecil, itupun pemilihnya tersebar ke pasangan calon (paslon) nomor urut 1, 2, dan 3.

"Ini saya sebutkan datanya, misalnya Lembaga Survei Indonesia mengatakan bahwa dari responden itu 74 persen tidak terima bansos. Yang terima bansos sebanyak 24 persen. Dari 24 persen yang terima bansos, itu pun juga terdistribusi kepada pemilih 01 sebanyak 17,6 persen, pemilih 02 69,3 persen, dan pemilih 03 sebanyak 13,1 persen. Secara elektoral sesungguhnya itu kurang lebih proporsional," kata Ace.

"Artinya apa? Bansos ini diberikan kepada siapa pun warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa melihat apakah dia 01, 02, atau 03. Apalagi, kalau kita lihat dari data selanjutnya bahwa yang tidak menerima bansos itu jumlahnya cukup besar dan 54 persen memilih 02," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Ace menyimpulkan bahwa orang-orang yang tidak menerima bansos pun kebanyakan memilih Prabowo-Gibran.

"Artinya, yang ingin saya sampaikan bahwa yang tidak menerima bansos pun mayoritas memilih 02," kata Ace.

Dia lantas mengingatkan bahwa pernyataannya ini hanya bisa diterima jika publik mau berpikir secara rasional dengan melihat data objektif lembaga survei.

Ace pun mengajak semua pihak untuk berpikir secara jernih terkait permasalahan yang timbul di Pemilu 2024 ini.

"Masyarakat saya kira ingin move on, mau guyub lah. Kita ingin bahwa... Potensi kecurangan pasti ada. Dan itu bisa terjadi bukan hanya pada 02, 01, 03. Kenapa? Sekarang ini yang namanya kekuasaan itu tidak hanya terpusat pada pemerintahan pusat. Tapi kekuasaan itu juga bisa terdesentralisasi pada kepala daerah yang bukan hanya kekuasaannya dimiliki 02," katanya.

Kemudian, dia mengatakan, ada juga kepala daerah dari PDI-P yang memobilisasi kekuatan kepala desa.

"Jadi yang ingin saya sampaikan dalam konteks kita pahami tata aturan yang kita sepakati, proses pemilu harusnya dilakukan secara independen oleh apa yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu)," ujar Ace.