Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyalahgunaan Bansos Saat Pemilu Dinilai Bisa Masuk Kategori Korupsi

Kompas.com - 27/02/2024, 17:09 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai bisa masuk kategori korupsi.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan hal ini dalam diskusi Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis bertema "Angket Pemilu: Rilis 30 Nama Anggota DPR Didorong Ajukan Hak Angket" di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

"Termasuk bansosnya. Itu harus masuk kategori korupsi. Kenapa? Karena menguntungkan pihak tertentu baik secara pribadi atau pun kelembagaan perusahaan dan yang lain," ucap Julius dalam paparannya.

Baca juga: Tom Lembong Tuding Bansos Jokowi Menguras 1,3 Juta Ton Beras Bulog, Sebabkan Lonjakan Harga

Dia berpandangan, bansos tersebut merupakan alat untuk menaikkan suara dari capres-cawapres tertentu.

Diketahui, anak sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan cawapres nomor urut 2 sekaligus pendamping dari capres Prabowo Subianto.

Julius menyebutkan, pembagian bansos menjelang hari pencoblosan pemilihan presiden (pilpres) turut memengaruhi hasil survei dan elektabilitas.

"Ini dia secara sistemik, memang sistem yang dilihat adalah kira-kira suara-suara yang kurang untuk ananda tercinta di mana dia siram," ujar Julius.

"Sampai kemudian memengaruhi hasil survei elektorallah, survei, exit poll, kenapa? Orang enggak mau jawab kalau dia enggak milih Gibran, takut enggak kena bansos. Itu sistemik," tambah dia.

Baca juga: Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, ia juga menilai ada dugaan penggunaan aparat negara dalam proses untuk memenangkan paslon capres-caespres nomor urut 2.

Bahkan, ia juga menilai proses pemilu tahun ini sudah bobrok secara sistematis.

"Juga penggunaan aparat negara sebut saja TNI, Polri, aparat desa, kementerian dan segala macam fasilitas di dalamnya yang seharusnya itu masuk kategori korupsi. Karena dimanfaatkan untuk kepentingan satu dua pihak tertentu," ucap dia.

Sebelumnya, penyaluran bansos selama masa kampanye pemilu tahun ini sempat menjadi sorotan dan dinilai bermuatan politis.

Meski mendapat sorotan, pemerintah tetap menggenjot penyaluran bansos. Bahkan, pemerintah berjanji akan terus menyalurkan bansos hingga Juni 2024.

Baca juga: Golkar: Bansos Bukan Hanya Dinikmati Pemilih Prabowo-Gibran

Dalam realisasi program bansos, Presiden Joko Widodo bahkan sampai "turun gunung" dengan mengecek penyaluran bansos di Salatiga, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024).

Jokowi mengatakan, pemerintah akan berupaya melanjutkan penyaluran bansos beras hingga Juni 2024.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Nasional
Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan 'Contraflow' di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan "Contraflow" di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Nasional
Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Nasional
Pakar Nilai 'Amicus Curiae' Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Pakar Nilai "Amicus Curiae" Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Nasional
Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Nasional
Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Nasional
TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

Nasional
Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Nasional
Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Nasional
Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com