Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BSSN Buka Kronologi Mitigasi Dugaan Kebocoran DPT Pemilu di Sidang DKPP

Kompas.com - 29/02/2024, 05:35 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Operasi Keamanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Andi Yusuf membeberkan kronologi mitigasi yang dilakukan usai dugaan kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan peretas Jimbo di situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Andi mengatakan, serangan terdeteksi saat BSSN melakukan patroli pada 27 November 2023 sekitar pukul 15.00-16.00 WIB. Saat itu, BSSN menemukan akun yang diduga Jimbo. Dia diduga sebagai peretas yang membocorkan DPT pemilu 2024.

"BSSN melalui patroli siber mendeteksi adanya aktivitas publikasi data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan identitas akun Jimbo pada Breachforums yang diduga terkait dengan data pemilih," katanya dalam sidang yang digelar di Kantor DKPP, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Sidang Dugaan Kebocoran DPT Pemilu 2024, DKPP Diminta Pecat Semua Komisioner KPU

Setelah menemukan aktivitas akun Jimbo, BSSN langsung mengirimkan notifikasi ke KPU dan melakukan koordinasi mitigasi dari insiden itu.

Keesokan harinya, 28 November 2023, seluruh anggota gugus tugas pengamanan pemilu menggelar rapat terkait mitigasi insiden kebocoran data tersebut.

Hadir KPU, BSSN, Dittipidsiber Bareskrim Polri dan di tempat yang sama melakukan digital forensik sesuai dengan permohonan KPU.

"29 November dilakukan rapat lanjutan yang melibatkan anggota gugus tugas pengaman KPU, yaitu KPU, BSSN, BIN, Dittipidsiber dan Kkominfo perihal insiden tersebut dan di tanggal yang sama dilakukan perbaikan terkait aplikasi yang diduga memiliki kerentanan," ujar Andi.

Baca juga: DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

Kronologi tersebut diungkap untuk menjelaskan dugaan kasus kebocoran data yang diadukan ke DKPP oleh pengadu Rico Nurfriansyah Ali dengan nomor perkara 4-PKE-DKPP/I/2024.

Dalam sidang tersebut, Rico meminta DKPP menetapkan para teradu sebagai pelanggar etik dan memberikan sanksi pemberhentian karena terjadi kebocoran data DPT itu.

Adapun pihak teradu yakni Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz selaku Teradu I – VII.

Baca juga: KPU Telusuri Data NIK Janggal Masuk DPT di Situs Resmi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com