Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Sirekap Tak Layak Pakai, Roy Suryo Ungkap Sejumlah Kejanggalan Input Data Pemilu

Kompas.com - 28/02/2024, 19:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar telematika, Roy Suryo menuding Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak layak pakai.

Ia pun menyampaikan kejanggalan-kejanggalan pada sebuah sistem yang menjadi alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024 itu.

"Sistem ini tidak layak untuk kemudian digunakan sebagai sistem yang dipertaruhkan untuk kemajuan bangsa ini," kata Roy dalam acara yang digelar di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Sirekap Pileg Data 65,36 Persen: PDI-P Unggul 16,53 Persen, Golkar 15,18 Persen, Gerindra 13,41 Persen

Kejanggalan pertama, menurut Roy, Sirekap mengalami perubahan berulang kali padahal proses rekapitulasi sedang berlangsung.

"Sirekap ini sebenarnya adalah sistem yang berulang kali mengalami perubahan ketika sudah dijalankan. Ibaratnya pertandingan sudah bermain, software-nya diperbaiki," ujar dia.

"Sehingga membuat orang yang tadinya men-download sirekap ini pada awal Januari, yang di-download oleh KPPS itu tidak sama, jadi kesalahannya bisa masif. Dan ini (diubah) ada 10 kali dalam catatan saya," kata dia.

Eks politikus Partai Demokrat ini menuding ada upaya mengutak-atik perolehan suara ketika Sirekap dimatikan.

Menurut Roy, Sirekap sengaja dimatikan pada 14 Februari 2024. Saat itu, kata dia, pihak Komisi Pemilihan Umum mengaku Sirekap terkena serangan siber dari peretas atau hacker.

"Sebenarnya bukan di-hack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena untuk memasukan skrip, untuk memasukan program colongan," tutur mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Dimulai, KPU Dicecar soal Karut-marut Sirekap

Roy mengatakan bahwa dari situ terdapat perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dinilai tidak masuk akal.

Ia mengaku berani mengatakan itu karena setiap hari memantau Sirekap.

"Padahal itu hari pertama jam 7 malam, belum ada data TPS yang masuk, ada buktinya, saya tiap hari rekam Sirekap, jadi ada perubahan apa saya back-up, semua ada buktinya, saya siap mempertanggungjawabkannya," ungkap Roy.

"Pada tanggal 14 Februari, itu sengaja di-hold, kemudian semua hal yang keluar akan masuk dalam perhitungan tadi, (paslon 01) 24 (persen), (paslon 02) 58 (persen), (paslon 03) 17 (persen). Jadi mau kapan pun angkanya segitu, ini tidak masuk akal," tutur dia.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang juga pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Adapun paslon nomor urut 3 juga terus menyuarakan dugaan kecurangan Pilpres 2024, baik melalui jalur hukum maupun politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com