Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Prabowo Dapat Gelar Jenderal Kehormatan, Meutya Hafid: Layak karena Banyak Prestasi

Kompas.com - 28/02/2024, 19:23 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Meutya Hafid mengatakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto layak mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dia menegaskan, Prabowo bukanlah orang baru dalam bidang pertahanan Indonesia. 

"Menhan Prabowo Subianto bukanlah orang baru dalam pertahanan Indonesia. Banyak prestasi yang ditorehkan saat menjadi prajurit TNI hingga Menhan RI,” ujarnya melansir dpr.go.id, Rabu (28/2/2024).

Meutya memaparkan, Prabowo memiliki sejumlah keberhasilan di dunia militer. Contohnya adalah modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), seperti pengadaan Pesawat Tempur Rafale dan penyerahan pesawat Super Hercules C130J. 

Prabowo juga memodernisasi sumber daya manusia (SDM) pertahanan, mulai dari Universitas Pertahanan (Unhan) dari sisi fasilitas dan keilmuan, perluasan Akademi Militer (Akmil), serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi.

Baca juga: Jokowi Ungkap Gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Seharusnya Diberikan 2 Tahun Lalu

"Masyarakat bisa melihat, kok, Pak Prabowo merupakan tokoh di TNI dan banyak berkontribusi bagi pertahanan Indonesia,” katanya.

Selain itu, menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu, Prabowo berhasil melakukan Operasi Mapenduma di Papua semasa menjadi prajurit TNI. 

Meutya menambahkan, tidak perlu ada perdebatan soal pemberian gelar Jenderal Kehormatan karena sudah sesuai dengan undang-undang (UU).

"Sesuai konstitusi, Pasal 10 dan 15 UUD 1945, presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), presiden berhak memberi gelar tanda jasa dan lain-lain kehormatan,” paparnya. 

Selain itu, lanjut dia, pemberian gelar kehormatan itu sesuai UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 

Baca juga: Menyoroti Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo...

"Bukan kali ini saja penganugerahan Jenderal Kehormatan diberikan, sejumlah tokoh TNI juga telah mendapatkan penganugerahan Jenderal Kehormatan,” ujarnya. 

Beberapa tokoh itu, seperti Jenderal TNI (Purn) Hari Sabarno dan Jenderal TNI (Purn) Soesilo Soedarman yang mendapatkan gelar karena dianggap telah berdedikasi tinggi.

Lebih lanjut, Meutya menyebutkan, penganugerahan Jenderal Bintang 4 Kehormatan TNI untuk Menhan Prabowo sudah diwacanakan sejak 2019. 

"Penganugerahan Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo bukanlah tiba-tiba, tetapi sudah menjadi wacana sejak beliau diangkat menjadi menhan pada 2019. Pemberian gelar kepada Prabowo telah melalui proses yang panjang,” ujarnya.

Baca juga: Kata Media Asing soal Prabowo Dapat Kenaikan Jenderal Kehormatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com