Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet Prabowo, Pratikno: Kabinet Mendatang, Urusan Presiden Mendatang

Kompas.com - 27/02/2024, 15:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan tanggapan soal kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilibatkan untuk menyusun kabinet pemerintahan selanjutnya.

Menurut Pratikno, kabinet yang akan datang merupakan hak prerogatif dari Presiden mendatang.

"Kabinet urusannya Presiden, kan selalu itu prerogatif Presiden," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

"Nah iya, kabinet mendatang urusannya Presiden mendatang," katanya lagi menegaskan.

Saat ditanya lebih lanjut soal peran spesifik Presiden Jokowi di kabinet selanjutnya sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Pratikno enggan menanggapi.

Baca juga: Soal Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet Prabowo, Pengamat: Menteri Hak Prerogatif Presiden, Bukan Mantan Presiden

Pratikno hanya meminta awak media menanyakan kembali secara detail kepada Airlangga.

"(Tanya) Pak Airlangga saja lah, kan tahu aturannya bahwa kabinet disusun oleh Presiden. Kabinet ke depan yang nyusun ke depan presiden ke depan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menerapkan pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 secara resmi.

Akan tetapi, berdasarkan hasil quick count dan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) KPU sementara, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan meraih lebih dari 50 persen suara.

Prabowo-Gibran unggul atas pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Belum Ada Pembahasan Susunan Kabinet, TKN: Prabowo Kembali ke Rutinitas Menhan, Gibran Wali Kota Solo

Sejalan dengan hal tersebut, kubu Prabowo-Gibran saat ini sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi yang disebut akan melibatkan Jokowi meskipun hasil penghitungan suara KPU belum selesai.

Pasalnya, Jokowi dianggap sebagai pemimpin koalisi pemerintahan saat ini.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lalu, kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, Jokowi memiliki peran di pemerintahan yang akan datang atau pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun, menurut dia, seperti apa peran untuk Jokowi perlu ditunggu terlebih dulu.

"Tentu akan ada perannya. Tapi kita tunggu saja," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com