Salin Artikel

Soal Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet Prabowo, Pratikno: Kabinet Mendatang, Urusan Presiden Mendatang

Menurut Pratikno, kabinet yang akan datang merupakan hak prerogatif dari Presiden mendatang.

"Kabinet urusannya Presiden, kan selalu itu prerogatif Presiden," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

"Nah iya, kabinet mendatang urusannya Presiden mendatang," katanya lagi menegaskan.

Saat ditanya lebih lanjut soal peran spesifik Presiden Jokowi di kabinet selanjutnya sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Pratikno enggan menanggapi.

Pratikno hanya meminta awak media menanyakan kembali secara detail kepada Airlangga.

"(Tanya) Pak Airlangga saja lah, kan tahu aturannya bahwa kabinet disusun oleh Presiden. Kabinet ke depan yang nyusun ke depan presiden ke depan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menerapkan pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 secara resmi.

Akan tetapi, berdasarkan hasil quick count dan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) KPU sementara, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan meraih lebih dari 50 persen suara.

Prabowo-Gibran unggul atas pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sejalan dengan hal tersebut, kubu Prabowo-Gibran saat ini sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi yang disebut akan melibatkan Jokowi meskipun hasil penghitungan suara KPU belum selesai.

Pasalnya, Jokowi dianggap sebagai pemimpin koalisi pemerintahan saat ini.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lalu, kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, Jokowi memiliki peran di pemerintahan yang akan datang atau pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun, menurut dia, seperti apa peran untuk Jokowi perlu ditunggu terlebih dulu.

"Tentu akan ada perannya. Tapi kita tunggu saja," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/27/15171621/soal-jokowi-dilibatkan-susun-kabinet-prabowo-pratikno-kabinet-mendatang

Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke