Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peran Jokowi di Pemerintahan Prabowo, Airlangga: Akan Ada, Kita Tunggu Saja

Kompas.com - 27/02/2024, 12:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki peran di pemerintahan yang akan datang atau pemerintahan Prabowo Subianto.

"Tentu akan ada perannya, tetapi kita tunggu saja," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Airlangga kemudian ditanya lebih lanjut soal anggapan berbagai pihak bahwa Jokowi terlalu cawe-cawe atau ikut campur dalam pemerintahan mendatang.

Baca juga: Nasdem Singgung Menteri yang Baru Dilantik, Dulu Sering Kritik Pemerintahan Jokowi

Namun, ia tidak memberikan jawaban.

Airlangga hanya menegaskan, sebaiknya semua pihak menanti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita tunggu keputusan KPU," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak memberikan jawaban saat dimintai tanggapan perihal Presiden Jokowi yang akan dilibatkan dalam penyusunan Prabowo-Gibran mendatang.

Pramono yang dijumpai usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan memilih untuk bergegas menuju kantornya yang berada tak jauh jadi kompleks istana.

Baca juga: Dukung Pemerintahan Jokowi sampai Akhir, Nasdem: Kita Tak Akan Keluar Kecuali Dikeluarkan

KPU RI belum menetapkan pemenang Pemilu 2024 secara resmi.

Akan tetapi, berdasarkan hasil quick count dan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) KPU sementara, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan meraih lebih dari 50 persen suara.

Prabowo-Gibran unggul atas pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.


Sejalan dengan hal tersebut, kubu Prabowo-Gibran saat ini sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Jokowi meskipun hasil penghitungan suara belum selesai.

Sebab, Presiden dianggap sebagai pemimpin koalisi pemerintahan saat ini.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com