Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Singgung Menteri yang Baru Dilantik, Dulu Sering Kritik Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 27/02/2024, 09:31 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menyinggung menteri yang baru dilantik, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dulu keras mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini justru masuk dalam kabinet.

Dia mengatakan, banyak pengkritik yang ribut saat belum masuk pemerintahan, tetapi mereka kini masuk pemerintahan satu per satu.

"Ketika banyak yang dulu ramai-ramai berjuang ribut-ribut segala macam, akhirnya sekarang masuk satu satu kan," kata dia dalam acara Gaspol Kompas.com ditayangkan Senin (26/2/2024) malam.

"Itu bisa dikeluarkan rekam jejak digitalnya, orang yang kemarin dilantik jadi menteri ngomong (kritik) apa tentang Jokowi," ucap dia.

Namun, kata Hermawi, posisi Nasdem sebagai partai koalisi pemerintahan Jokowi tidak mempermasalahkan hal itu.

Sebab, menurut Nasdem, bergabungnya para pengkritik untuk tujuan bersama demi bangsa dan negara.

"Tapi itulah hidup, kalau demi kebaikan enggak apa apa," ujar dia.

Baca juga: Salaman AHY dan Moeldoko Tanpa Makna, Demokrat Tuntut Permintaan Maaf

Hermawi juga mengatakan, posisi Nasdem di pemerintahan Jokowi tidak berubah.

"Nasdem tetap komit menghantar pemerintahan Jokowi sampai hari terakhir, sampai hari ini posisi nasdem seperti itu, karena kita janji dengan rakyat," ujar Hermawi.

"Di mana-nama janji di dunia ini harus ditepati. Kalau janji kita tidak ditepati ya kredibilitas kita akan dipertanyakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com