Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Kompas.com - 26/02/2024, 14:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sempat berseteru karena upaya pengambilalihan Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko kini berada dalam satu perahu. 

AHY pada pekan lalu dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).

AHY pun kini ada dalam kabinet Presiden Joko Widodo, bersama Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

AHY dan Moeldoko pun bertemu dalam sidang kabinet membahas persiapan Ramadhan 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Momen AHY dan Moeldoko Bersalaman Saat Ikuti Sidang Kabinet Jokowi

Momen langka ini akhirnya terjadi setelah hampir tiga tahun keduanya berseteru karena kasus pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Catatan Kompas.com, AHY dan Moeldoko belum pernah bertatap muka di hadapan publik sejak mengemukanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), Maret 2021.

Berikut lini masa konflik antara AHY dan Moeldoko hingga keduanya berjabat tangan di Istana. 

1. AHY ungkap ada gerakan kudeta di internal Demokrat

Awal Februari 2021, terkuak kabar adanya gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan AHY pada Senin (1/2/2021).

Ia menyebut ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.

Baca juga: Muncul Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan di Demokrat, Pengamat Ragukan Keterpilihan AHY lewat Aklamasi

2. Sebut Moeldoko ingin ambil alih Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers AHY.

Herzaky mengungkap, nama yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.

Baca juga: Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat

3. AHY tegaskan kepemimpinannya sah

Menanggapi gerakan tersebut, AHY mengatakan bahwa Partai Demokrat yang sah adalah di bawah kepemimpinan dirinya.

Hal tersebut, kata dia, sudah sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat 2020 yang sah dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah.

Ia mengapresiasi seluruh pimpinan, pengurus, dan para kader yang telah memberikan pernyataan terbuka terkait kesetiaan terhadap kepemimpinan AHY.

"Serta kesiapan dan keberanian untuk melawan para pelaku GPK-PD dalam bentuk video, foto, pernyataan pers dan bentuk lainnya," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

4. AHY minta kader jangan jadi pengkhianat

Dalam keterangan itu pula, AHY mengajak semua kader partainya untuk tidak menjadi pengkhianat.

"Saya mengajak semua: Jangan nodai partai yang kita cintai ini dengan para pengkhianat. Dalam bentuk apa pun, pengkhianat tidak bisa diterima kehadirannya di tengah organisasi mana pun," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Ia mengingatkan kepada seluruh kader, apabila seseorang menjadi pengkhianat, akan sulit bagi orang tersebut untuk mengembalikan kepercayaan seumur hidupnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com