Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant Care Kecewa Bawaslu Tak Usut Dugaan Pelanggaran Pemilu Uya Kuya

Kompas.com - 25/02/2024, 13:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga swadaya masyarakat pemerhati pekerja migran Migrant Care kecewa karena Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tidak mengusut laporan mereka, terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama atau Uya Kuya.

Migrant Care sebelumnya melaporkan Uya diduga melakukan pelanggaran Pemilu dengan hadir di tempat pemungutan suara (TPS) di gedung World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur, Malaysia, saat pencoblosan pendahuluan pada 11 Februari 2024 lalu.

“Seharusnya laporan kami ke Bawaslu itu terkait Uya Kuya, Bawaslu harus menunjukan dong laporan kami itu tidak diregistrasi tidak memenuhi syarat gara-gara apa,” kata Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta, dalam kegiatan diskusi bersama Jaga Pemilu, di Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/2/2024) seperti dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV.

Trisna menyatakan Migrant Care mempertanyakan alasan Bawaslu menolak laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan Uya Kuya.

Baca juga: Migrant Care Ungkap Pemilu Via Pos di Hong Kong Penuh Masalah


Menurut Trisna yang saat itu ikut bertugas menjadi pemantau Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Uya hadir di WTC Kuala Lumpur pada sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

Padahal, kata Trisna, Uya tidak melakukan pencoblosan di WTC Kuala Lumpur. Dia dan timnya melihat Uya yang diduga berkampanye dengan memperlihatkan dengan menunjukkan 2 jari.

Trisna mengatakan, pada saat yang bersamaan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berada di TPS itu.

Baca juga: Migrant Care Laporkan Uya Kuya ke Bawaslu, Diduga Kampanye di TPS Kuala Lumpur

Akan tetapi, Trisna menilai kehadiran Uya seakan terkesan diabaikan oleh Bawaslu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com