Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant Care Kecewa Bawaslu Tak Usut Dugaan Pelanggaran Pemilu Uya Kuya

Kompas.com - 25/02/2024, 13:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga swadaya masyarakat pemerhati pekerja migran Migrant Care kecewa karena Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tidak mengusut laporan mereka, terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama atau Uya Kuya.

Migrant Care sebelumnya melaporkan Uya diduga melakukan pelanggaran Pemilu dengan hadir di tempat pemungutan suara (TPS) di gedung World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur, Malaysia, saat pencoblosan pendahuluan pada 11 Februari 2024 lalu.

“Seharusnya laporan kami ke Bawaslu itu terkait Uya Kuya, Bawaslu harus menunjukan dong laporan kami itu tidak diregistrasi tidak memenuhi syarat gara-gara apa,” kata Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta, dalam kegiatan diskusi bersama Jaga Pemilu, di Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/2/2024) seperti dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV.

Trisna menyatakan Migrant Care mempertanyakan alasan Bawaslu menolak laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan Uya Kuya.

Baca juga: Migrant Care Ungkap Pemilu Via Pos di Hong Kong Penuh Masalah


Menurut Trisna yang saat itu ikut bertugas menjadi pemantau Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Uya hadir di WTC Kuala Lumpur pada sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

Padahal, kata Trisna, Uya tidak melakukan pencoblosan di WTC Kuala Lumpur. Dia dan timnya melihat Uya yang diduga berkampanye dengan memperlihatkan dengan menunjukkan 2 jari.

Trisna mengatakan, pada saat yang bersamaan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berada di TPS itu.

Baca juga: Migrant Care Laporkan Uya Kuya ke Bawaslu, Diduga Kampanye di TPS Kuala Lumpur

Akan tetapi, Trisna menilai kehadiran Uya seakan terkesan diabaikan oleh Bawaslu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com