Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant Care Ungkap Pemilu Via Pos di Hong Kong Penuh Masalah

Kompas.com - 25/02/2024, 12:12 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga swadaya masyarakat pemerhati pekerja migran, Migrant Care, menemukan distribusi logistik surat suara bagi warga Indonesia bermukim di luar negeri, seperti Hong Kong, pada Pemilu 2024 dengan metode pos tidak efektif dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharap melakukan audit.

Menurut temuan mereka, distribusi logistik Pemilu 2024 menggunakan pos banyak menghilangkan surat suara dan membuang banyak biaya.

"Apalagi metode pos sering jadi alat perdagangan surat suara karena pengiriman metode pos tidak bisa ditelusuri," kata Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta, dalam kegiatan diskusi bersama Jaga Pemilu, di Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/2/2024) seperti dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV.

Menurut Trisna, jumlah daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Hong Kong, China, mencapai 164.691 ribu. Pelaksanaan pemilihan dilakukan dengan 2 metode, yakni surat suara dikirim melalui pos dan mengirim surat undangan bagi WNI buat menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: Rawan Jual-Beli Surat Suara, Migrant Care Minta Pemilu Via Pos Ditiadakan 2029

Akan tetapi, kata Trisna, WNI di Hong Kong yang menggunakan hak pilih hanya 41 persen dari DPTLN atau sebanyak 67,693 orang.

Dari persentase itu, kata Trisna, pemilih yang diundang datang ke TPS ada sekitar 2,930 orang. Akan tetapi, yang datang ke lokasi hanya 753 pemilih.

Sedangkan jumlah pemilih melalui pos 66,572 dari 162,301 orang.

"Artinya hanya 41 persen, terbagi dalam 2. Ada surat suara yang return to sender, artinya surat suara itu kembali kepada PPLN (panitia pemilihan luar negeri) karena salah alamat dan ada surat suara yang tidak dikembalikan oleh DPTLN," ujar Trisna.

Jumlah surat suara yang dikembalikan ke PPLN Hong Kong sebanyak 21,062 surat suara atau 12,97 persen. Sementara, surat suara yang tidak dikembalikan sebanyak 58,797 atau 36,2 persen.

Baca juga: Migrant Care Laporkan Uya Kuya ke Bawaslu, Diduga Kampanye di TPS Kuala Lumpur


"Berarti jika kita total, ada sekitar 49,07 persen surat suara (metode pos) sia-sia tidak digunakan dalam memilih," ucap Trisna.

Trisna menilai efektivitas penggunaan metode pos patut dievaluasi karena proses pengiriman menggunakan biaya yang cukup besar.

"2 dollar per surat suara. Kalau kita total, 2 dollar dikali 49 persen dari DPTLN adalah sekitar 78 ribu. Maka kalau kita total ada sekitar Rp 2,3, hampir Rp 2,4 miliar itu terbuang sia-sia karena surat suara tersebut tidak tersalurkan dengan baik," papar Trisna.

Trisna lantas menemui para pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 melalui metode pos.

Baca juga: Migrant Care Duga Jual-Beli Suara Terjadi di Malaysia, Temukan Kotak Pos Terbengkalai

Menurut para pekerja migran, banyak dari surat suara yang dikirim melalui pos tak pernah mereka terima.

"Jadi dalam satu video ini sengaja kami ambil secara otentik, bahwa mereka menyatakan dalam peralihan dari metode pos, itu surat mereka tidak sampai ke alamat mereka," ujar Trisna.

"Padahal alamat mereka, mereka telah melakukan coklit (pencocokan dan penelitian), mereka telah tidak pernah pindah majikan, alamat mereka tetap sama dalam kurun waktun 12 tahun, bahkan 17 tahun, tapi surat suaranya tidak datang," sambung Trisna.

Trisna dan tim juga menemukan terdapat sekitar 78.000 surat suara dari metode pos bagi WNI di Hong Kong ternyata tidak digunakan buat memilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

Nasional
MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

Nasional
MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

Nasional
MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

Nasional
Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Nasional
MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

Nasional
MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

Nasional
MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

Nasional
MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com