Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Dipesani Wapres Selesaikan Kasus Lahan Warga yang Diserobot Pengembang

Kompas.com - 24/02/2024, 17:43 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mendapatkan beberapa pesan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Hal itu disampaikan setelah keduanya berjumpa selama kurang lebih satu jam di Rumah Dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

“Beliau tadi juga menyampaikan beberapa pesan, karena saya ingin memohon wejangan sekaligus juga arahan-arahan,” ujar AHY pada awak media.

Baca juga: Beri Selamat AHY, Anies: Semoga Bisa Menjalankan Amanat dengan Baik

Ia mengungkapkan, Ma’ruf meminta AHY menuntaskan berbagai persoalan agraria yang masih terjadi saat ini.

Salah satunya, ada seorang warga yang mengadukan nasibnya pada Ma’ruf karena tanahnya diserobot oleh pengembang.

“Nasibnya tidak menentu, kasihan, padahal ini rakyat kecil. Jadi di sinilah yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian ATR,” sebutnya.

“Bagaimana kami bisa secara utuh, tentu bukan juga terburu-buru, gegabah. Tapi, secara utuh melihat permasalahan sengketa. Termasuk, kasus-kasus yang disebabkan oleh mafia tanah,” papar dia.

Baca juga: Sabtu Sore, AHY Sambangi Rumah Dinas Wapres Ma’ruf Amin

Pertemuan itu, lanjut AHY dilakukan karena ia belum sempat berbincang dengan Ma’ruf setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Ia mengaku juga bakal menyambangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk berbincang empat mata.

“Dalam waktu dekat akan bertemu karena beliau sebagai koordinator bidang ATR juga, termasuk juga (menemui) menteri-menteri lainnya,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com