Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Belum Dapat Info Soal Dapat Berapa Jatah Menteri di Kabinet Selanjutnya

Kompas.com - 24/02/2024, 16:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, dirinya belum mendapat bocoran berapa kursi menteri yang ditawarkan untuk parpolnya di pemerintahan yang akan datang.

Andi pun membantah bahwa Demokrat meminta jatah empat hingga lima kursi menteri.

"Belum, belum (belum ada bocoran jumlahnya). Tugas kami kalau nanti diminta, mengajukan usulan usulan ya kita mengajukan usulan dari kader-kader kami yang terbaik dan tapi sepenuhnya hak prerogatif Presiden," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas.com pada Sabtu (24/2/2024).

"Enggak. Enggak (tidak benar empat hingga lima menteri). Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. Kan biasanya sudah punya bayangan," ungkapnya.

Baca juga: Demokrat Ungkap AHY Pernah Dipanggil Jokowi Saat Ada Perselisihan dengan Moeldoko

Mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjelaskan jika saat ini belum ada struktur kabinet secara detail.

Hanya saja Partai Demokrat sudah memberikan usulan untuk perubahan nomenklatur instansi untuk pemerintahan mendatang.

Namun, Andi menegaskan semua keputusan tetap ada di pihak Presiden terpilih.

Lebih lanjut saat ditanya soal ajakan dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto agar Partai Demokrat ikut berperan dalam pemerintahan selanjutnya, Andi menyebut belum secara spesifik.

"Tapi kan kami bagian dari koalisi Indonesia Maju yang usung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pasangan capres-cawapres dan alhamdulillah boleh dikata menang berdasarkan quick count. Dan berdasarkan real count KPU, walaupun belum sah," katanya.

Baca juga: Demokrat: Kami Menunggu Sidang Kabinet Pertama AHY dengan Moeldoko

"Tentu saja kalau sudah presiden terpilih, Pak Prabowo dilantik sebagai presiden membutuhkan Partai Demokrat. Kalau dibutuhkan di kabinet kami siap," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah diajak oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang.

Ajakan itu disampaikan saat AHY bertemu dengan Prabowo pada Selasa (20/2/2024).

"Dengan Pak Prabowo tadi malam, saya tentu melaporkan kepada beliau, termasuk juga meminta doa restu, blessing. Karena bagaimanapun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan," ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (21/2/2024).

"Dan beliau mengucapkan selamat dan tentunya mendorong memang, sejak awal, agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan," jelasnya.

Baca juga: Masuk ke Pemerintahan, Demokrat: Presiden yang Meminta, Bukan Kami yang Cari-cari Jabatan

Meski begitu, AHY menyampaikan ajakan Prabowo itu belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan lima tahun ke depan.

AHY menduga, Prabowo akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto merupakan capres nomor urut 2 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Prabowo yang berpasangan dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka saat ini memimpin perolehan suara Pemilu berdasarkan penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei.

Keduanya memimpin perolehan suara dengan meraih lebih dari 50 persen suara mengungguli pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan 'Two State Solution' untuk Palestina-Israel

Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan "Two State Solution" untuk Palestina-Israel

Nasional
Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, dan 3 Tokoh Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, dan 3 Tokoh Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Jokowi Singgung UU Perampasan Aset Saat Minta Maksimalkan Penyelamatan Uang Negara

Jokowi Singgung UU Perampasan Aset Saat Minta Maksimalkan Penyelamatan Uang Negara

Nasional
Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Nasional
Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
MK Sebut 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

MK Sebut "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

Nasional
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Nasional
Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Nasional
Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Nasional
KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Nasional
Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

Nasional
Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com