Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Target BKKBN pada 2024: Stunting Turun Jadi 14 Persen, Unmet Need 7,40 Persen

Kompas.com - 23/02/2024, 16:08 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menggenjot pencapaian target pada 2024. Fokus utama dari target ini adalah pada penurunan stunting dan kebutuhan Keluarga Berencana (KB) modern yang tidak terpenuhi (unmet need).

Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo setelah membuka acara Konsolidasi Program Dukungan Manajemen Nasional dalam Percepatan Capaian Bangga Kencana dan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2024 di Hotel MG Setos, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/2/2024).

“Sebetulnya yang kita mau fokus di antaranya tentang stunting. Stunting betul-betul butuh kerja keras karena kita targetkan 14 persen di 2024,” ungkap dr Hasto dalam siaran persnya, Jumat (23/2/2024).

Adapun fokus kedua pada target BKKBN, kata dr Hasto, adalah penurunan angka unmet need. Hal ini karena selama pandemi Covid-19, akseptor yang selayaknya mendapatkan layanan KB belum terlayani. Pada 2023, angka unmet need mencapai 7,70 persen dan ditargetkan dapat turun menjadi 7,40 persen pada 2024.

Baca juga: Kepala BKKBN: Pendidikan Seks Usia Dini Dapat Cegah Kanker Mulut Rahim hingga Payudara

Bersamaan dengan itu, lanjut dr Hasto, BKKBN juga menargetkan penurunan total fertility rate (TFR), prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), dan kelahiran menurut umur atau age specific fertility rate (ASFR).

Kemudian, BKKBN juga menargetkan menaikkan Indeks Capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel.

dr Hasto juga menyampaikan bahwa mCPR pada 2023 sebesar 62,92 persen dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada 2024.

“Target-target ini harus dipetakan di depan untuk kemudian dicapai. Kinerja-kinerja lain yang sifatnya administratif dan juga menunjukkan akuntabilitas, LKIP, SAKIP, nilainya harus juga bagus. Target-target itu yang menjadikan indikator kinerja,” ujarnya.

Baca juga: KB Setelah Persalinan Berperan Penting Cegah Stunting

Berkaitan dengan usia pernikahan, dr Hasto meminta para perempuan untuk memperhatikan usia ketika ingin hamil. Sebab, perempuan dinilai tidak boleh terlalu muda atau terlalu tua saat melahirkan.

“Itu artinya, perempuan-perempuan kalau kawin jangan terlalu muda, jangan kurang dari 20 tahun. Target BKKBN 22 tahun. Tapi juga jangan terlalu tua. Jadi, kalau jomblo jangan lama-lama. Terlalu muda dan terlalu tua risiko stunting-nya juga tinggi,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa BKKBN memiliki indeks baru bernama Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga. Indeks ini berkaitan dengan keluarga yang mandiri, tenteram, dan bahagia. Target untuk indeks ini sendiri adalah di atas 60 dan saat ini telah mencapai 61.

“Ini indeks pembangunan keluarga seperti happiness index,” tuturnya.

Baca juga: Puncak Bonus Demografi Terlewati, Kepala BKKBN: Jangan Sampai Middle Income Trap Jadi Kenyataan

Langkah terbaik turunkan stunting

Pada acara yang sama, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan bahwa Kota Semarang berhasil menurunkan angka stunting menjadi di bawah 10 persen.

Alhamdulillah, penurunan angka stunting kelihatan nyata di Kota Semarang. Kami berharap, program-program yang dicanangkan bisa menurunkan angka stunting secara signifikan," ujar Hevearita.

Penurunan tersebut, jelasnya, didukung dengan adanya program “Rumah Pelita” yang merupakan program penitipan khusus anak stunting. Menurutnya, program ini telah berhasil menurunkan hampir 60 persen kasus stunting di Semarang.

Hevearita berharap program itu akan terus bertambah, tidak hanya untuk anak stunting, tetapi juga untuk anak berisiko stunting. Ia juga berharap agar hal ini berpengaruh pada eliminasi penyakit tuberkulosis (TB).

Baca juga: Cegah Stunting, Perhatikan Kandungan Susu untuk Anak

Perlu diketahui, konsolidasi tersebut merupakan ajang evaluasi dan konsolidasi pelaksanaan dukungan manajemen program yang akan dicapai pada 2024.

Acara itu dihadiri oleh Direktur Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Pengawasan III Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Sekretaris Utama BKKBN, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama BKKBN di lingkup Sekretariat Utama BKKBN.

Hadir pula Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Tim Kerja Perencanaan dan Kinerja--Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dinas perpustakaan dan kearsipan (DAK)--Provinsi Jawa Tengah, Tim Kerja Umum (Pengelola Arsip) Provinsi Jawa Tengah, serta para pejabat administrator, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkup Sekretariat Utama BKKBN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Nasional
Unggahan 'Bukti' Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Unggahan "Bukti" Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Nasional
Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com