Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Investor Kembali Kunjungi IKN Usai Pemilu 2024, Otorita: Pemilu Damai Prasyarat Investasi

Kompas.com - 23/02/2024, 05:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono menyinggung soal minat investor untuk datang ke kawasan IKN setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Agung, intensitas kunjungan para investor ke Nusantara menunjukkan minat investasi di kawasan tersebut.

"Dalam minggu ini, juga ada dua kali kunjungan potensial investor ke IKN. Semoga ini adalah indikasi makin besarnya minat investor ke IKN setelah berlangsungnya pemilu yang damai dan membawa kestabilan, sebagai prasyarat investasi," ujar Agung dilansir siaran pers Otorita IKN pada Kamis (22/2/2024).

Baca juga: KSAD Maruli Sebut TNI AD Akan Tempatkan 18 Satuan di IKN

Selain itu pada Kamis, Otorita IKN menerima satu kunjungan lagi dari delegasi BI Group yang merupakan perusahaan konstruksi terbesar di Asia Tengah yang berasal dari Kazhakstan.

Kunjungan pada Kamis merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh delegasi dari Kazhakstan

BI Group adalah perusahaan utama yang membangun Ibu Kota Astana, ibu kota baru milik Kazakhstan yang dibangun pada 1997 dan menjadi ibu kota modern di negara itu.

“Sejak awal memang tujuan kami (KBRI Kazakhstan) membawa BI Group adalah untuk meningkatkan minat mereka dalam berinvestasi di Nusantara," ujar Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fadjroel Rahman.

Baca juga: Menpan-RB Usulkan ASN yang Dipindahkan ke IKN Dapat Tunjangan

"Dengan pengalaman mereka dalam membangun ibu kota baru serta level perusahaan multinasional, kami harap akan ada perkembangan positif setelah kunjungan ini,” tambahnya.

Fadjroel menambahkan, apabila terjalin kesepakatan antara Otorita IKN dengan BI Group, nantinya akan ada kunjungan lanjutan yang mendatangkan CEO BI Group ke IKN.

Sebelumnya, Kota Astana di Kazakhstan resmi menjadi ibu kota negara yang menjalin sister capital city (saudara ibu kota) dari Nusantara.

Kerja sama tersebut diwujudkan dalam penandatnganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono bersama Gubernur Ibu Kota Astana Zhenis Kassymbek pada 3 Juli 2023 lalu.

Baca juga: Menpan-RB Ungkap Kriteria ASN yang Akan Dipindahkan ke IKN

Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, energi, transportasi, pengelolaan kota, dan budaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com