Menko PMK Pesimistis Target Kemiskinan 6,5-7,5 Persen Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pesimistis target menurunkan angka kemiskinan ke 6,5-7,5 persen pada 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) terpenuhi.

Muhadjir menilai, tidak mudah untuk menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen berdasarkan data tahun 2023 ke angka 6,5-7,5 persen yang ditargetkan dalam RPJMN.

"Berarti masih butuh 1,85 persen untuk bisa mencapai target RPJMN dan itu saya tidak terlalu optimis untuk bisa tercapai," kata Muhadjir seusai rapat tingkat menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Wapres Ingatkan Jajaran Masih Harus Turunkan Angka Kemiskinan 2 Persen Tahun Ini

Muhadjir beralasan, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan per tahunnya hanya berada di kisaran 0,3-0,5 persen.

Oleh sebab itu, ia menilai menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen ke 7,5 persen dalam satu tahun sulit dilakukan.

Muhadjir juga menyebutkan, target kemiskinan nol persen pada 2024 akan sulit dicapai walau kemiskinan ekstrem pada 2023 sudah berada di angka 1,12 persen.

Namun, ia optimistis angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga di bawah 0,5 persen karena ada penurunannya pada 2022 ke 20223 cukup signifikan dari 1,12 persen menjadi 0,9 persen.

"Karena sekarang posisi sudah 1,12 itu tahun 2023, dan tahun 2022 ke 2023 itu turunnya 0,9 persen,sehiingga kalau kita asumsikan turunnya separuh saja misalnya 0,5 persen saja itu pasti sudah dibawah 1 persen," kata Muhadjir.

Baca juga: Di Pakansari Bogor, Ganjar Yakin Entaskan Kemiskinan lewat Investasi Pendidikan

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebutkan, salah satu tantangan mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah beragamnya penyebab kemiskinan di masing-masing daerah.

Sementara itu, saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan yang seragam untuk mengatasi masalah kemiskinan di banyak daerah.

"Karena bervariasi sekali maka tidak bisa satu aturan tidak bisa digunakan untuk semua, jadi harus ada pendekatan partikularistik," ujar Muhadjir.