Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harap Pilpres Satu Putaran, Menko PMK: Rp 40 Triliun Diberikan Beras, Wartawan 1 Tahun Tak Belanja

Kompas.com - 19/02/2024, 17:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kembali menyatakan harapannya agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dapat berlangsung satu putaran.

Muhadjir menyebutkan, anggaran Rp 40 triliun yang disiapkan untuk putaran kedua pilpres dapat dibelanjakan untuk kebutuhan lain bila pilpres berlangsung satu putaran.

"Kalau bisa satu putaran cukup lah sehingga Rp 40 triliun itu cukup besar, jadi kalau diberikan beras, mungkin wartawan seluruh Indonesia bisa satu tahun enggak perlu belanja itu," kata Muhadir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Muhadjir menuturkan, pemerintah sesungguhnya siap melaksanakan pilpres sebanyak dua putaran karena anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga pun sudah ditandai oleh Kementerian Keuangan.

Baca juga: Prabowo-Gibran Hampir Dipastikan Menang Pemilu Satu Putaran, Guru Besar UI: Kali Ini Pilpres Rasa Petahana

Namun, menurut dia, akan lebih baik apabila tidak ada perubahan anggaran sehingga pilpres cukup berlangsung satu putaran.

"Memang biasanya nanti akan ada data APBN-Perubahan kan, ya memang, tapi kan daripada begitu kan lebih baik enggak berubah lah," ujar Muhadjir.

Dia melanjutkan, pilpres satu putaran juga dapat mengurangi risiko kekacauan sosial di samping risiko anggaran di atas.

"Kemudian juga iklim investasi juga munkin lebih kondusif dibanding seandainya harus ada putaran kedua dan seterusnya," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.

Namun demikian, Muhadjir menekankan bahwa ia tetap menghormati proses pemilu yang berjalan.

Baca juga: Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

"Kita tunggu saja sampai pengumuman KPU, kan yang menjadi rujukan kan bukan quick count, bukan survei, tetapi nanti pada saat di mana KPU memngumumkan secara resmi," kata Muhadjir.

"Di dalam proses menuju ke sana, kalau ada masalah, ada tuduhan kecurangan, ada macam-macam itu silakan ada prosesnya kan, dan yang terkahir nanti MK kan. Jadi itu sajalah ikuti aturan," ujar dia.

Sebelumnya, Muhadjir mengakui bahwa dirinya berharap agar Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran.

Menurut dia, ada pertimbangan fiskal, risiko sosial, risiko investasi, dan risiko makroekonomi yang membuatnya berpendapat bahwa pilpres sebaiknya hanya satu putaran.

"Kalau satu putaran saya kira relatif lebih smooth daripada seandainya dua putaran. Kemudian pasti kalau nanti terjadi peningkatan tensi apalagi seperti kondisi yang tidak kita harapkan pasti masalah investasi kita akan terkendala," kata Muhadjir, Rabu (7/2/2024), seminggu sebelum pemilu.

"Dan kalau sudah investasi terkendala dampak buruknya berantai kan gitu, ada collateral damage-nya pada pengangguran, kemiskinan jadi efeknya. Dan itulah yang kita hindari gitu. Saya kira itu kenapa saya kemarin melontarkan dan saya tahu itu banyak yang mengomentari di medsos (media sosial) saya baca," ujar dia lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com