Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Bansos Lestarikan Kemiskinan, Cak Imin: Itu Kewajiban Negara

Kompas.com - 06/01/2024, 15:49 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JOMBANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menilai, bantuan sosial (bansos) merupakan kewajiban negara yang harus diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang berpandangan bahwa pemerintah semestinya sedikit demi sedikit mengurangi pemberian bansos kepada masayrakat miskin.

“Bansos dibutuhkan, bansos itu bukan diteruskan atau tidak diteruskan, bansos itu kewajiban negara untuk rakyat yang membutuhkan pertolongan,” kata Cak Imin saat ditemui di Gedung Olah Raga (GOR) Madrasatul Qur'an, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).

Baca juga: Cak Imin: Jangan Sampai Prestasi Jokowi Terganggu karena Tak Netral

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, bansos merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.

Terlebih, bansos merupakan program pemerintah yang sumber pengadaannya berasal dari uang rakyat.

“Jadi bukan kebaikan negara atau kebaikan pemerintah, bukan, ini kewajiban. Sehingga itu uang rakyat dikembalikan ke rakyat, tidak boleh diklaim oleh siapapun,” kata Cak Imjn.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ma'ruf Amin menilai, pemberian bantuan sosial secara terus-menerus sama saja melestarikan kemiskinan.

"Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Baca juga: Cak Imin Hadiri Pernikahan Anak Pengasuh Ponpes MQ Tebuireng

Ma'ruf lantas berharap, anggaran pemerintah pada 2024 ini tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial.

Namun, anggaran pemerintah juga bisa dialokasikan pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan.


Dia pun menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pengusaha agar tidak hanya berada pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.

"Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus, jadi kena stunting terus kan, jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan," kata Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com