Sowan ke Mahfud MD, Hadi Mengaku Dititipi Kasus BLBI, Revisi UU MK dan Penyelesaian Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengaku dititipi tiga hal dari menko polhulkam sebelum dirinya, Mahfud MD.

Pesan itu tersampaikan saat Hadi mengunjungi kediaman Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Ke-tiga hal itu antara lain kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial.

“BLBI tadi sudah, tadi sudah detail BLBI,” kata Hadi, di samping Mahfud.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Selain itu, Hadi mengaku diminta mengawal revisi UU MK.

Diketahui, saat menjabat menko polhukam, Mahfud meminta supaya pemerintah tidak melanjutkan revisi UU MK yang diusulkan ke DPR RI.

Mahfud mengaku tidak setuju dengan revisi UU MK karena aturan peralihan dalam draf RUU tersebut tidak adil bagi hakim yang sedang menjabat.

“UU MK ya tadi sudah detail disampaikan ke saya,” ucap Hadi.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Ungkap 2 Prioritas sebagai Menko Polhukam

“Iya juga (kasus pelanggaran HAM berat) diserahkan ke saya. Ketiga-tiganya, pokok ini semuanya sudah,” ujar Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud percaya Hadi bisa menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam dengan baik.

“Saya percaya Pak Hadi bisa menjalankan tugas di Kemenko Polhukam,” kata Mahfud.

“Jadi saya sangat senang dengan Pak Hadi. Orangnya saleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang itu kalau sama tentara takut, dianggap enggak sembahyang. Tapi beliau (Hadi) rajin sembahyang kalau perjalanan dengan saya ke mana-mana. Waktunya salat, salat bersama,” ujar Mahfud.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Adapun Hadi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jabatan Menteri ATR/BPN kemudian diemban Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga dilantik bersamaan dengan Hadi.

Sementara itu, Mahfud MD mundur dari jabatan menko polhukam karena berkontestasi di Pilpres 2024 sebagai cawapres.