Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Komnas HAM atas Wafatnya Petugas Pemilu, Bergadang 2 Hari Non-setop

Kompas.com - 22/02/2024, 09:03 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan beban kerja yang diduga menjadi penyebab kematian 71 petugas pemilihan umum dan 3.909 petugas mengalami sakit.

Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, beban kerja KPPS termasuk jam kerja yang tidak manusiawi menjadi bagian dari temuan tersebut.

"Sebagian besar KPPS bergadang dua malam dan dua hari, sejak sebelum hari H (pencoblosan) untuk mendirikan TPS, hingga dini hari setelah hari H (pencloblosan untuk penghitungan suara)," katanya dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Kurangi Beban Petugas Pemilu pada 2029, Jangan Ada Lagi Korban

Pramono mengatakan, kebijakan penyalinan form C-Hasil secara elektronik tidak berhasil menurunkan durasi waktu kerja KPPS.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan fakta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak memasukkan materi Bantuan Hidup Dasar sebagai bagian dari materi bimbingan teknis (bimtek) KPPS.

"Sehingga KPPS tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi darurat di TPS," kata Pramono.

Materi bimtek yang diberikan KPU hanya berfokus pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

Padahal, kata Pramono, materi bantuan hidup dasar telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari bimtek KPPS.


Baca juga: Gugurnya Puluhan Petugas Pemilu, Kerja Berat Para Pejuang Demokrasi

"Tetapi, hampir tidak ada jajaran KPU di daerah yang mengetahui surat (rekomendasi) tersebut," ucap Pramono.

Temuan terakhir, Komnas HAM menilai banyak lingkungan TPS yang tidak sehat seperti makanan ringan berupa gorengan.

"Minuman kopi yang berlebihan, juga asap rokok," tandasnya.

Pemerintah menyebutkan, sebanyak 84 petugas pemilu meninggal dunia selama masa pencoblosan. 

Dari jumlah itu, sebanyak 71 merupakan petugas pemilu di bawah KPU, sisanya atau 13 orang adalah petugas pengawas di bawah Bawaslu. 

Baca juga: Gugurnya Puluhan Petugas Pemilu, Kerja Berat Para Pejuang Demokrasi

Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, pemerintah berduka atas meninggalnya puluhan petugas dan pengawas Pemilu 2024.

"Kami atas nama pemerintah ingin sampaikan ucapan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para pejuang demokrasi. Semoga arwah almarhum/almarhumah diterima di sisi Allah SWT," ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com