Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pemerintahan Tanpa Oposisi Cenderung Korup, Otoriter, dan "Abuse of Power"

Kompas.com - 21/02/2024, 19:38 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selepas pemungutan suara pemilihan presiden (pilpres), kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo-Gibran, memberikan sinyal akan merangkul lawan politiknya.

Sinyal itu semakin kuat usai Prabowo-Gibran unggul jauh dengan dua pasang kompetitornya berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.

Namun, peneliti sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai tidak selalu politik rekonsiliasi berdampak baik.

"Rekonsiliasi itu sesuatu hal yang baik ya, itu positif. Nah, tetapi rekonsiliasi yang sekadar hanya untuk memperkuat posisi eksekutif itu bisa menimbulkan dampak negatif, bisa menimbulkan mudarat," kata Karyono saat dihubungi, Rabu (22/2/2024).

Baca juga: Tegaskan Kini Jadi Parpol Koalisi Pemerintah, Demokrat Singgung Parpol Koalisi tapi Bersikap Oposisi

Karyono berpandangan bahwa partai oposisi diperlukan guna menjadi penyeimbang dalam pemerintahan.

Sebab, menurut dia, pemerintahan tanpa oposisi memiliki kecenderungan untuk korup dan otoriter.

"Kalau menurut saya, perlu ada oposisi ya, (agar) ada check and balance. Pemerintahan yang tanpa oposisi itu akan cenderung korup, akan cenderung otoriter, akan cenderung melakukan abuse of power," ujar Karyono.

Oleh karenanya, dia berharap jika Prabowo-Gibran resmi memenangkan pilpres, sebaiknya partai dari lawan politiknya tetap berada di luar pemerintahan.

"Saya lebih mendorong bagaimana PDI-P, PKB (Partau Kebangkitan Bangsa), Nasdem, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) itu lebih memilih oposisi untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah supaya ada check and balance," kata Karyono.

Baca juga: Tak Punya Sejarah Oposisi, PKB Diprediksi Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Diberitakan sebelumnya, capres-cawapres nomor urut 2 mulai memberikan sinyal untuk merangkul lawan politiknya.

Sinyal lobi-lobi politik ini sempat diutarakan langsung oleh Prabowo dan Gibran dalam pidatonya usai unggul dalam hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta pada 14 Februari 2024.

"Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengaku ingin sowan ke pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3," ujar Gibran.

Baca juga: Nasdem-PKB Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, PDI-P dan PKS Oposisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com