Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Sejarah Oposisi, PKB Diprediksi Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Kompas.com - 20/02/2024, 12:17 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi bergabung dengan koalisi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang unggul pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tak punya sejarah sebagai oposisi pemerintah.

“PKB tidak punya gen oposisi. Rasa-rasanya PKB tidak siap dengan konsekuensi untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Umam menduga, PKB tak siap jika harus berhadapan dengan pemerintah yang berkuasa. Sebab, hal itu akan berdampak pada aliran logistik dan stabilitas internal partai.

Tak hanya itu, posisi Muhaimin di kursi pimpinan tertinggi PKB juga berpotensi terancam oleh “operasi” gabungan internal dan eksternal yang mungkin mendongkelnya dari posisi ketua umum.

Baca juga: Nasdem-PKB Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, PDI-P dan PKS Oposisi

Namun, jika PKB bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran yang mengusung semangat keberlanjutan pemerintahan Jokowi, jargon perubahan yang diusung Muhaimin bersama Anies Baswedan dan partai-partai pengusung keduanya pada Pilpres 2024 menjadi sia-sia.

“PKB sendiri intens menggunakan ‘slepet’-nya untuk menghantam kredibilitas pemerintah dan Jokowi secara personal,” ujar Umam.

Umam menilai, situasi politik pasca Pemilu 2024 merupakan ujian terhadap konsistensi partai-partai politik yang selama ini mengkritisi pemerintah dan menyerukan gerakan perubahan.

Bukan hanya PKB, Partai Nasdem juga akan dipandang tak konsisten jika pada akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, selama masa kampanye Pemilu 2024, kubu Anies-Muhaimin yang disokong oleh Nasdem, PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat banyak menyerang kubu Prabowo-Gibran sekaligus pemerintahan Jokowi.

Berulang kali kubu Anies-Muhaimin menyinggung soal etika dan pelanggaran konstitusi atas pencalonan Gibran, hingga menyentil soal moralitas berdemokrasi.

“Artinya, jika akhirnya mereka memilih bergabung dengan kekuasaan, maka mereka sejatinya tengah menjilat ludah sendiri, dan menipu rakyat yang memilih partainya setelah terbuai oleh janji-janji perubahan dan narasi kritis kontra-pemerintah yang mereka munculkan,” kata Umam.

Namun, Umam yakin, Prabowo-Gibran akan berupaya menggoda partai-partai di kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergabung ke pemerintahan.

Sebagai pemimpin selanjutnya, Prabowo dipastikan menginginkan pemerintahan yang stabil yang dilandasi dari dukungan mayoritas partai politik. Oleh karenanya, tak heran jika Prabowo berupaya merangkul partai-partai lawan.

Pada saat bersamaan, lanjut Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang. Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com