Salin Artikel

Pengamat: Pemerintahan Tanpa Oposisi Cenderung Korup, Otoriter, dan "Abuse of Power"

Sinyal itu semakin kuat usai Prabowo-Gibran unggul jauh dengan dua pasang kompetitornya berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.

Namun, peneliti sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai tidak selalu politik rekonsiliasi berdampak baik.

"Rekonsiliasi itu sesuatu hal yang baik ya, itu positif. Nah, tetapi rekonsiliasi yang sekadar hanya untuk memperkuat posisi eksekutif itu bisa menimbulkan dampak negatif, bisa menimbulkan mudarat," kata Karyono saat dihubungi, Rabu (22/2/2024).

Karyono berpandangan bahwa partai oposisi diperlukan guna menjadi penyeimbang dalam pemerintahan.

Sebab, menurut dia, pemerintahan tanpa oposisi memiliki kecenderungan untuk korup dan otoriter.

"Kalau menurut saya, perlu ada oposisi ya, (agar) ada check and balance. Pemerintahan yang tanpa oposisi itu akan cenderung korup, akan cenderung otoriter, akan cenderung melakukan abuse of power," ujar Karyono.

Oleh karenanya, dia berharap jika Prabowo-Gibran resmi memenangkan pilpres, sebaiknya partai dari lawan politiknya tetap berada di luar pemerintahan.

"Saya lebih mendorong bagaimana PDI-P, PKB (Partau Kebangkitan Bangsa), Nasdem, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) itu lebih memilih oposisi untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah supaya ada check and balance," kata Karyono.

Diberitakan sebelumnya, capres-cawapres nomor urut 2 mulai memberikan sinyal untuk merangkul lawan politiknya.

Sinyal lobi-lobi politik ini sempat diutarakan langsung oleh Prabowo dan Gibran dalam pidatonya usai unggul dalam hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta pada 14 Februari 2024.

"Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengaku ingin sowan ke pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3," ujar Gibran.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/21/19385051/pengamat-pemerintahan-tanpa-oposisi-cenderung-korup-otoriter-dan-abuse-of

Terkini Lainnya

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke