Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Tetap Jabat Ketum Demokrat meski Kini Jadi Menteri ATR Kabinet Jokowi

Kompas.com - 21/02/2024, 13:35 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan, jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sampai saat ini masih diemban oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Belum ada rencana pergantian kursi ketua umum, meski AHY kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Sejauh ini tidak ada pergantian ketua umum. Kita akan menunggu proses demokrasi atau proses organisasi Partai Demokrat ke depan,” kata Ibas usai menghadiri pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024), dikutip dari Kompas TV.

Ibas mengaku bersyukur kakak kandungnya itu diberi kepercayaan untuk menjadi pembantu Presiden di sisa masa jabatan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang tinggal delapan bulan lagi.

Baca juga: AHY: Demokrat Secara Resmi Hari ini Kembali ke Pemerintahan

Namun, ia juga terkejut lantaran AHY tiba-tiba ditunjuk sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Kaget. Di masa seperti ini di saat kita sedang menghadapi pemilu yang seolah berjalan demokratis, yang kita masih menunggu hasil suara, ternyata ajakan dan kepercayaan itu datang lebih cepat dari pemerintahan hari ini,” ujarnya.

Ibas mengeklaim, AHY adalah orang yang tepat untuk mengisi jabatan Menteri ATR/BPN. Putra bungsu Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu yakin sang kakak mampu bekerja dengan baik.

Ia juga berharap AHY dapat beradaptasi dengan cepat dan merampungkan tugas hingga akhir periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Sebagai anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Ketua Fraksi Demokrat di Parlemen, Ibas berharap DPR dapat bermitra baik dengan Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan AHY.

“Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Mas AHY dan keluarga, semoga kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan kami dan Partai Demokrat tentunya juga bergembira, berbahagia, kader baiknya hari ini telah diberikan kepercayaan,” ucap Ibas.

“Ini adalah tugas negara yang harus di abdikan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Ditanya soal posisi Partai Demokrat saat ini terhadap pemerintahan Jokowi, Ibas bilang, partainya mendukung Jokowi menuntaskan masa jabatannya dengan baik.

“Tentunya kita harus memiliki komitmen agar masa periode Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi terlaksana dengan baik,” kata dia.

Baca juga: Usai Dilantik, AHY Langsung Dapat 3 Tugas Prioritas dari Jokowi

Sebagaimana diketahui, Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Putra sulung SBY itu menggantikan Mareskal (Purn) Hadi Tjahjanto.

Pada saat bersamaan, Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hadi yang merupakan mantan Panglima TNI itu menggantikan Mahfud MD yang pada awal Februari 2024 mundur dari jabatan tersebut.

Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.

Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN ini menjadi kali pertama kader Partai Demokrat masuk ke kabinet pimpinan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com