Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menpan-RB Tekankan Pentingnya Digitalisasi untuk Perkuat Upaya Penanggulangan Terorisme

Kompas.com - 20/02/2024, 20:23 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Digitalisasi menjadi kunci percepatan pelayanan publik karena dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut, digitalisasi bahkan dapat memperkuat upaya-upaya penanggulangan terorisme.

Ia menuturkan, transformasi digital yang sedang dikerjakan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan atau meningkatkan ease of doing business bagi investor saja.

"Lebih dari itu, transformasi digital juga diharapkan bisa mempermudah kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia,” ujarnya melalui keterangan persnya, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Menpan-RB Paparkan Tahapan Pemindahan ASN ke IKN

Hal tersebut disampaikan Anas saat Rapat Kerja Nasional BNPT Tahun 2024 di Jakarta, Selasa.

Oleh karenanya, Anas mendorong agar BNPT turut menyukseskan digitalisasi pemerintahan yang menjadi agenda pemerintah saat ini. Salah satunya dengan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi di internal BNPT.

Anas juga mendorong agar BNPT memaksimalkan pemanfaatan platform digital yang telah dimilikinya, agar penanggulangan terorisme semakin efektif dan efisien.

“Program digitalisasi di BNPT menjadi niscaya dan penting bagaimana agar kinerja organisasi di BNPT ke depan akan jauh lebih hebat. BNPT juga bisa mendorong sistem digitalnya agar target-target dapat dicapai dengan maksimal,” ungkapnya.

Baca juga: Cek Kinerja Internal, Menpan-RB Minta Jajarannya Fokus Kejar Target dan Dampak

Untuk segi kelembagaan BNPT, Anas menyebut bahwa akan ada langkah strategis untuk memperkuat penanganan tindak pidana terorisme secara terpadu.

Caranya, sebut dia, melalui penguatan peran BNPT sebagai pusat analisis pengendalian krisis penanggulangan terorisme, serta pemanfaatan teknologi digital berupa artificial intelligence dan big data.

Dia menjelaskan, Kemenpan-RB merekomendasikan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh BNPT, salah satunya melalui optimalisasi transformasi digital.

“Saya berharap BNPT dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara serius, fokus, efektif, efisien, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah,” ungkap Anas.

Baca juga: Menpan-RB: Kami Rumuskan dan Susun Keseluruhan Substansi Terkait Manajemen ASN

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan, startegi penanggulangan terorisme akan fokus pada mencegah, mempersiapkan, melindungi, memberantas, dan bermitra dalam upaya Penanggulangan Terorisme bersama BNPT.

Dari segi pemanfaatan digitalisasi, BNPT telah memiliki platform digital Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-Khub on CT/VE).

Program itu dibuat sebagai penghubung perencanaan dan pelaksanaan program serta produk pengetahuan antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), lembaga donor, lembaga multilateral, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta.

"I-KHub sebagai produk pengetahuan berdasarkan evidence-based dapat menjadi rujukan pengambilan kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme sesuai dengan Renstra 2020-2024," jelas Rycko.

Baca juga: Menpan-RB: Kenaikan Pangkat PNS Mulai Berlaku 6 Periode Per Tahun

Pada awal Februari, Rycko dan jajaran baru saja meluncurkan warung NKRI Digital di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Warung NKRI Digital merupakan program pengembangan warung tradisional, yang menjual kebutuhan harian masyarakat hingga produk lokal potensial.

Meski demikian, warung ini dikombinasikan dengan perangkat teknologi informasi, sehingga tak hanya menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat saja, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan peningkatan wawasan kebangsaan.

“Saya berharap ke depan pemanfaatan platform digital di lingkup BNPT dapat terus berkembang dan bermanfaat dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia,” tutur Rycko.

Baca juga: Menpan-RB dan Bupati Ipuk Mencoblos di TPS Banyuwangi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com