Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Panggil Putra Sulung Gubernur Malut sebagai Saksi Kasus Ayahnya

Kompas.com - 20/02/2024, 12:41 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil putra sulung Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba, M. Thoriq Kasuba sebagai saksi dugaan suap yang menjerat sang ayah.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik juga kembali memanggil pihak swasta Muhaimin Syari.

“Hari ini bertempat di gedung Merah Putih KPK,” kata Ali kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: KPK Tangkap Gubernur Maluku Utara dalam OTT di Malut

Selain Thoriq dan Muhaimin, KPK juga memanggil mantan anggota DPRD Provinsi Malut Elang Kusnandar Prijadikusuma, pegawai negeri sipil (PNS) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Ali belum mengungkap materi apa yang akan diulik penyidik dalam pemeriksaan Thoriq dan saksi lainnya.

Sebelum memanggil Thoriq, KPK juga telah memanggil puteri Abdul Ghani bernama Nurul Izzah Kasuba pada Rabu (31/1/2024).

Penyidik mencecar terkait dugaan aliran uang yang diterima sang ayah dari para kontraktor.

"Hadir dan didalami pengetahuannya antara lain masih terkait dengan dugaan aliran penerimaan uang oleh tersangka Abdul Gani dari berbagai pihak diantaranya dari para kontraktor," kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).


Adapun Muhaimin sebelumnya juga sudah pernah dipanggil penyidik. Ia dicecar terkait dugaan pengurusan izin tambang di Malut pada 5 Januari lalu.

Penyidik mengulik peran orang kepercayaan Abdul Ghani dalam pengurusan izin pertambangan.

Istri Muhaimin, Olivia Bachmid juga tak ketinggalan. Penyidik memeriksanya pada Jumat (2/2/2024) lalu. Ia dicecar terkait dugaan uang panas yang diterima Abdul Ghani.

"Saksi hadir dan melalui keterangan saksi terus dilakukan pendalaman kaitan dugaan aliran sejumlah uang yang mengalir dan dinikmati tersangka Abdul Ghani dari berbagai pihak," ujar Ali kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Baca juga: KPK Cecar Istri Ketua DPD Gerindra Malut soal Dugaan Aliran Dana ke Gubernur

Belakangan, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Malut.

Awalnya, KPK hanya membongkar perkara dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Desember 2023.

Setelah masuk ke tahap penyidikan, pencarian dugaan korupsi di Malut oleh KPK melebar ke sektor tambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com