Salin Artikel

KPK Panggil Putra Sulung Gubernur Malut sebagai Saksi Kasus Ayahnya

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik juga kembali memanggil pihak swasta Muhaimin Syari.

“Hari ini bertempat di gedung Merah Putih KPK,” kata Ali kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Selain Thoriq dan Muhaimin, KPK juga memanggil mantan anggota DPRD Provinsi Malut Elang Kusnandar Prijadikusuma, pegawai negeri sipil (PNS) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Ali belum mengungkap materi apa yang akan diulik penyidik dalam pemeriksaan Thoriq dan saksi lainnya.

Sebelum memanggil Thoriq, KPK juga telah memanggil puteri Abdul Ghani bernama Nurul Izzah Kasuba pada Rabu (31/1/2024).

Penyidik mencecar terkait dugaan aliran uang yang diterima sang ayah dari para kontraktor.

"Hadir dan didalami pengetahuannya antara lain masih terkait dengan dugaan aliran penerimaan uang oleh tersangka Abdul Gani dari berbagai pihak diantaranya dari para kontraktor," kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Penyidik mengulik peran orang kepercayaan Abdul Ghani dalam pengurusan izin pertambangan.

Istri Muhaimin, Olivia Bachmid juga tak ketinggalan. Penyidik memeriksanya pada Jumat (2/2/2024) lalu. Ia dicecar terkait dugaan uang panas yang diterima Abdul Ghani.

"Saksi hadir dan melalui keterangan saksi terus dilakukan pendalaman kaitan dugaan aliran sejumlah uang yang mengalir dan dinikmati tersangka Abdul Ghani dari berbagai pihak," ujar Ali kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Belakangan, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Malut.

Awalnya, KPK hanya membongkar perkara dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Desember 2023.

Setelah masuk ke tahap penyidikan, pencarian dugaan korupsi di Malut oleh KPK melebar ke sektor tambang.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/20/12412651/kpk-panggil-putra-sulung-gubernur-malut-sebagai-saksi-kasus-ayahnya

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke