Tak Punya Sejarah Oposisi, PKB Diprediksi Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi bergabung dengan koalisi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang unggul pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tak punya sejarah sebagai oposisi pemerintah.

“PKB tidak punya gen oposisi. Rasa-rasanya PKB tidak siap dengan konsekuensi untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Umam menduga, PKB tak siap jika harus berhadapan dengan pemerintah yang berkuasa. Sebab, hal itu akan berdampak pada aliran logistik dan stabilitas internal partai.

Tak hanya itu, posisi Muhaimin di kursi pimpinan tertinggi PKB juga berpotensi terancam oleh “operasi” gabungan internal dan eksternal yang mungkin mendongkelnya dari posisi ketua umum.

Namun, jika PKB bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran yang mengusung semangat keberlanjutan pemerintahan Jokowi, jargon perubahan yang diusung Muhaimin bersama Anies Baswedan dan partai-partai pengusung keduanya pada Pilpres 2024 menjadi sia-sia.

“PKB sendiri intens menggunakan ‘slepet’-nya untuk menghantam kredibilitas pemerintah dan Jokowi secara personal,” ujar Umam.

Umam menilai, situasi politik pasca Pemilu 2024 merupakan ujian terhadap konsistensi partai-partai politik yang selama ini mengkritisi pemerintah dan menyerukan gerakan perubahan.

Bukan hanya PKB, Partai Nasdem juga akan dipandang tak konsisten jika pada akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, selama masa kampanye Pemilu 2024, kubu Anies-Muhaimin yang disokong oleh Nasdem, PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat banyak menyerang kubu Prabowo-Gibran sekaligus pemerintahan Jokowi.

Berulang kali kubu Anies-Muhaimin menyinggung soal etika dan pelanggaran konstitusi atas pencalonan Gibran, hingga menyentil soal moralitas berdemokrasi.

“Artinya, jika akhirnya mereka memilih bergabung dengan kekuasaan, maka mereka sejatinya tengah menjilat ludah sendiri, dan menipu rakyat yang memilih partainya setelah terbuai oleh janji-janji perubahan dan narasi kritis kontra-pemerintah yang mereka munculkan,” kata Umam.

Sebagai pemimpin selanjutnya, Prabowo dipastikan menginginkan pemerintahan yang stabil yang dilandasi dari dukungan mayoritas partai politik. Oleh karenanya, tak heran jika Prabowo berupaya merangkul partai-partai lawan.

Pada saat bersamaan, lanjut Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang. Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada Selasa (20/2/2024) pukul 00.17 WIB misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,23 persen suara. Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Selanjutnya, masih menurut quick count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat 16,30 persen suara. Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu. Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.