Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Makan Malam dengan Jokowi, Nasdem Sebut Tak Terkait Posisi Politik

Kompas.com - 19/02/2024, 05:42 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan, keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi.

Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya.

“Hal ini sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi,” ucap Hermawi dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Surya Paloh Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029.

Ia menekankan, pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pertemuan itu bisa kita lihat pada perspektif bahwa Pak Jokowi dan Pak Surya itu dalam bagian koalisi Pak Jokowi 2019. Apa yang pernah saya dan Pak Surya sampaikan sebelumnya, bahwa komitmen-komitmen Nasdem akan mengawal pemerintahan sampai 2024,” papar Ali kepada Kompas.com.

Baca juga: Anies Ungkap Hasil Perbincangan dengan Jusuf Kalla dan Surya Paloh

Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Hari ini kan semua proses sedang berjalan ya mari kita awasi proses itu. Setelah KPU menetapkan putusan, maka kemudian partai-partai politik akan menentukan arahnya seperti apa,” ucapnya.

Sementara, Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik Tanah Air ke depan mesti dihargai.

“Bagi saya posisi apa pun yang akan diambil oleh partai itu tidak kalah hormatnya, berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu adalah pilihan terhormat bagi partai itu sendiri,” imbuh dia.

Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Istana Sebut Surya Paloh yang Minta Bertemu Presiden Jokowi

Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama di Koalisi Perubahan.

Dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi.

Sementara, Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014 dan 2019. Posisi politiknya mengusung Anies-Muhaimin tak kemudian membuat parpol itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com