Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hubungan dengan Jokowi Dinilai Jadi Salah Satu Alasan PDI-P Akan Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres

Kompas.com - 17/02/2024, 19:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan mengambil langkah politik di luar pemerintah dan tak akan menerima tawaran dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seandainya Prabowo menjadi pemenang Pilpres. 

Diketahui, PDI-P mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count pemungutan suara dari sejumlah lembaga survei, Prabowo unggul jauh dari dua kompetitornya.

“Kalau melihat potensi dan garis politiknya selama ini setiap PDI-P kalah pemilu dia oposisi dan tidak pernah mau menjadi bagian dari pemenang,” kata Adi saat dihubungi, Sabtu (17/2/2024).

Baca juga: Real Count Pileg DPRD DKI Data 33,71 Persen: PKS Unggul, Diikuti PDI-P dan Gerindra

“Nah kita tinggal tunggu apakah konsistensinya itu tetap,” sambung Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu.

Adi menyebut ada dua alasan yang bisa dilihat publik terkait peluang PDI-P akan menjadi oposisi jika Prabowo-Gibran yang memenangkan pemilu.

Salah satunya, kata Adi, cawapres nomor urut 2 sekaligus anak Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang disebut menjadi faktor pengahalang PDI-P bergabung dengan koalisi Prabowo.

“Harus diakui bahwa ada faktor Gibran yang sepertinya menjadi penghalang antara PDI-P dengan Prabowo akan berkoalisi, karena apapun Gibran kan bagian dari Jokowi, yang kita tahu bahwa Jokowi dan PDIP tidak sedang baik-baik saja,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi Minta Dugaan Kecurangan Pemilu Dilaporkan, PDI-P: Banyak Pihak Justru Ragukan Independensi Bawaslu

Adi menambahkan, alasan lainnya adalah pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menyatakan PDI-P siap berjuang di luar pemerintahan.

“Karena kalau melihat variabelnya bahwa PDI-P itu mau jadi oposisi saya kira dua. Pernyataan Hasto, ya hasto orang nomor dua di partai,” ucap Adi.

Sebelumnya diberitakan, hubungan Presiden Jokowi dan PDI-P dinilai bermasalah setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Kandang Banteng, Pengamat: Efek Jokowi Lebih Besar Ketimbang PDI-P

Bahkan, Presiden Jokowi pernah mengaku nyaman dalam hubungannya dengan Partai Golkar. Golkar pun tak menampik bahwa ada sinyal Jokowi hendak bergabung.

Sebelum itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga pernah menyebut bahwa Jokowi telah bergabung ke PAN dan tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Baca juga: PDI-P Siap Jadi Oposisi, Gerindra: Prabowo Ingin Rangkul Semua Kekuatan

"Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN. Sudah enggak (Partai) yang lama, ribut terus," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu saat kampanye di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (9/12/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

Menanggapi pernyataan Zulhas, Jokowi menyebut bahwa PAN merupakan partai koalisi pemerintah. Sehingga, menurutnya, wajar saja jika pemerintah jadi keluarga PAN.

"PAN masuk keluarga kita, kita masuk keluarga PAN," kata Jokowi, 11 Desember 2023.

Baca juga: Penjelasan PDI-P soal Kemungkinan Jadi Oposisi dan Berada di Luar Pemerintahan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com