Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Urutan 3 di Pileg, Para Caleg Dinilai Terlena karena Tingginya Elektabilitas Prabowo

Kompas.com - 17/02/2024, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon legislatif (caleg) Partai Gerindra dinilai tak maksimal dalam kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Akibatnya, perolehan suara partai berlambang garuda itu tidak optimal, meski ketua umumnya, Prabowo Subianto, unggul pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, para caleg Gerindra terlena akan elektabilitas Prabowo yang menurut berbagai lembaga survei unggul sebelum pemilu.

“Caleg-caleg dari Gerindra merasa di atas angin dengan elektabilitas dari Prabowo berdasarkan survei selama beberapa bulan ini, sehingga terlena, kurang maksimal bekerja di daerah pemilihan mereka masing-masing,” kata Bawono kepada Kompas.com, Jumat (16/2/2024).

Hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa perolehan suara Gerindra berada di kisaran 13 persen. Angka tersebut tidak jauh berbeda dari Pemilu 2019, di mana Gerindra mendulang 12,57 persen.

Pada pileg kali ini, Gerindra tak lebih unggul dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count, tapi Gerindra Urutan Ke-3, Mengapa?

Sementara, masih menurut quick count, perolehan suara Prabowo dan cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka, unggul di kisaran 58 persen.

Angka tersebut jauh meninggalkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memperoleh suara sekitar 25 persen, dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendulang 16 persen suara.

Menurut Bawono, ini membuktikan bahwa kekuatan kader dan basis massa Partai Gerindra lebih banyak dikerahkan untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam pilpres ketimbang dalam pileg.

“Apalagi mereka memiliki target yang tinggi untuk menang dalam satu putaran saja,” ujar Bawono.

Berbeda dengan Gerindra, kader PDI Perjuangan lebih militan dalam pemenangan pemilu legislatif. Ini terbukti dari tingginya perolehan suara partai banteng yang berada di kisaran 16 persen menurut hasil hitung cepat.

Sebaliknya, kader PDI-P dinilai kurang optimal dalam pilpres, lantaran perolehan suara pasangan capres-cawapres yang mereka usung, Ganjar-Mahfud, tertinggal di urutan ketiga.

“Dari hasil quick count pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, di mana pemilihan presiden pasangan diusung oleh PDI Perjuangan terpuruk, tapi di pemilihan legislatif PDI Perjuangan kemungkinan besar akan tampil sebagai partai pemenang,” kata Bawono.

Bawono melanjutkan, besarnya perolehan suara Prabowo-Gibran tak lepas dari sosok Presiden Joko Widodo yang diasosiasikan dengan Gibran, putra sulung Kepala Negara yang menjadi cawapres Prabowo.

Ini tampak dari kemenangan Prabowo di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk kantong-kantong suara yang pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 dikuasai oleh Jokowi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com