Gerindra Urutan 3 di Pileg, Para Caleg Dinilai Terlena karena Tingginya Elektabilitas Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon legislatif (caleg) Partai Gerindra dinilai tak maksimal dalam kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Akibatnya, perolehan suara partai berlambang garuda itu tidak optimal, meski ketua umumnya, Prabowo Subianto, unggul pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, para caleg Gerindra terlena akan elektabilitas Prabowo yang menurut berbagai lembaga survei unggul sebelum pemilu.

“Caleg-caleg dari Gerindra merasa di atas angin dengan elektabilitas dari Prabowo berdasarkan survei selama beberapa bulan ini, sehingga terlena, kurang maksimal bekerja di daerah pemilihan mereka masing-masing,” kata Bawono kepada Kompas.com, Jumat (16/2/2024).

Hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa perolehan suara Gerindra berada di kisaran 13 persen. Angka tersebut tidak jauh berbeda dari Pemilu 2019, di mana Gerindra mendulang 12,57 persen.

Pada pileg kali ini, Gerindra tak lebih unggul dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Sementara, masih menurut quick count, perolehan suara Prabowo dan cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka, unggul di kisaran 58 persen.

Angka tersebut jauh meninggalkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memperoleh suara sekitar 25 persen, dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendulang 16 persen suara.

Menurut Bawono, ini membuktikan bahwa kekuatan kader dan basis massa Partai Gerindra lebih banyak dikerahkan untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam pilpres ketimbang dalam pileg.

“Apalagi mereka memiliki target yang tinggi untuk menang dalam satu putaran saja,” ujar Bawono.

Berbeda dengan Gerindra, kader PDI Perjuangan lebih militan dalam pemenangan pemilu legislatif. Ini terbukti dari tingginya perolehan suara partai banteng yang berada di kisaran 16 persen menurut hasil hitung cepat.

Sebaliknya, kader PDI-P dinilai kurang optimal dalam pilpres, lantaran perolehan suara pasangan capres-cawapres yang mereka usung, Ganjar-Mahfud, tertinggal di urutan ketiga.

“Dari hasil quick count pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, di mana pemilihan presiden pasangan diusung oleh PDI Perjuangan terpuruk, tapi di pemilihan legislatif PDI Perjuangan kemungkinan besar akan tampil sebagai partai pemenang,” kata Bawono.

Ini tampak dari kemenangan Prabowo di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk kantong-kantong suara yang pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 dikuasai oleh Jokowi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Jadi memang menurut saya kontribusi terbesar dari melesatnya angka Prabowo-Gibran berdasarkan hasil quick count sementara ini adalah dari efek Joko Widodo,” tutur Bawono.

Adapun menurut hasil hitung cepat atau quick count Litbang Kompas pada Jumat (16/2/2024) pukul 13.08 WIB dengan data masuk sebesar 99,70 persen, Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,45 persen.

Sementara, Anies-Muhaimin di urutan kedua dengan suara sebesar 25,23 persen. Lalu, Ganjar-Mahfud di urutan ketiga dengan raihan suara 16,32 persen.

Pada pemilu legislatif (pileg), hasil hitung cepat Litbang Kompas per Jumat (16/2/2024) pukul 18.26 WIB dengan suara masuk sebesar 99,20 persen menempatkan PDI-P di urutan pertama dengan perolehan suara 16,36 persen.

Di urutan selanjutnya ada Partai Golkar (14,59 persen), lalu Partai Gerindra (13,52 persen), PKB (10,73 persen), dan Partai Nasdem (9,94 persen).

Akan tetapi, quick count ini bukanlah hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni tempat pemungutan suara (TPS), lalu kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukn paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.