Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ungkap Dugaan Sirekap Bermasalah dan Curang, Hasil Tak Sesuai Data TPS dan Membludaknya DPT

Kompas.com - 16/02/2024, 20:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli mengungkapkan berbagai contoh yang mengindikasikan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bermasalah. Bahkan, terindikasi ada kecurangan.

Dari situ, Firman menyebut penggunaan Sirekap menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Pertama, dia mencontohkan perbedaan suara yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan berubah ketika sudah dihitung oleh Sirekap.

"Contohnya, kami ulangi kembali ya. Waktu simulasi itu kalau simulasi secara konvensional, (pasangan calon) 01 dapat 93 (suara), kemudian 02 juga 93, kemudian 03, 93. Tapi di Sirekap, 01 tetap 93, kemudian 02 jadi 97, kemudian 03 turun bahkan jadi 92," kata Firman dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Minta Bawaslu Investigasi Kejanggalan Rekapitulasi di Sirekap KPU

"Ini salah satu contoh Sirekap yang manipulatif terhadap hasil yang sesungguhnya," ujarnya melanjutkan.

Firman kemudian mengumbar bukti-bukti yang diperoleh TPN mengenai dugaan kecurangan penggunaan Sirekap.

Pada hari pemungutan suara, dia mengatakan, ada TPS yang belum menginput data dari hasil penghitungan suara, tetapi sudah tercantum di aplikasi Sirekap.

"Artinya mesinnya sudah berjalan sedemikian rupa, sudah terencana angka berapa untuk siapa, dengan cara apa," ujar Firman.

Kemudian, Sirekap juga dinilai bermasalah karena mencantumkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah yang di luar nalar.

Baca juga: Dugaan Kecurangan di Sirekap, TPN Ganjar-Mahfud: Kalau Dibiarkan Akan Merusak Integritas Pemilu

Menurut Firman, ada sejumlah TPS yang terekam dalam Sirekap memiliki anggota DPT tidak sesuai rata-rata.

"Rata-rata DPT kan itu 300, ini ada yang 800, ada yang 700. Kami sudah catat di sini sampai ratusan, contoh-contohnya dan kita rumuskan. Bahkan, ada yang sampai ratusan ribu (DPT) sedemikian rupa yang tidak masuk akal sama sekali," kata Firman.

"Nah yang ketiga yaitu, ada juga yang memang (DPT) di bawah 300, tapi kecenderungannya secara serius itu menambah menguntungkan (paslon) 02," ujarnya lagi.

Firman lantas memberikan pesan penting kepada penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penggunaan Sirekap.

"Bukan soal suara nominalnya, tapi hak kedaulatan rakyat ini kita selamatkan, kita harus jaga. Jangan dilihat soal perbedaan angka, perselisihan suara semata, tapi itu dirangkaikan dengan upaya sistematis untuk melakukan pelanggaran, manipulatif terhadap hasil perolehan suara ini. Ini pesan moral yang kami suarakan sesungguhnya," katanya.

Baca juga: Kawal Penghitungan Suara, TPN Sebut di Medsos Ramai Sirekap Cenderung Untungkan Paslon Nomor 2

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com