Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPS: Aplikasi Sirekap "Down" Buat Pekerjaan Makin Lama, Makanya Banyak Petugas Kelelahan

Kompas.com - 16/02/2024, 18:06 WIB
Baharudin Al Farisi,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas KPPS TPS 084 Kelurahan Pasar Minggu, Afifah Farah Azzahra (22) mengatakan, proses rekapitulasi suara merupakan pekerjaan yang paling berat dalam Pemilu 2024.

Apalagi, pemilu kali ini terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi serta DPRD Kota/Kabupaten.

Terlebih, proses rekapitulasi suara makin memakan waktu karena aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kerap kali bermasalah.

Baca juga: Petugas KPPS Tewas Tabrak Tiang Listrik di Tanah Abang Saat Hendak Antar Kotak Suara

“Sebenarnya, proses penghitungan suara itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang bikin lama itu, proses merekapnya. Ditambah, servernya down,” kata Zahra saat ditemui Kompas.com di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2024).

Oleh karena itu, petugas KPPS harus memfoto manual satu persatu formulir C1 calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, serta DPRD, untuk diunggah ke Google Drive.

“Itu juga berimbas kepada para saksi yang mau enggak mau harus mendapatkan foto copy C1. Padahal, mereka bisa mendapatkan soft copy melalui aplikasi Sirekap,” ujar Zahra.

Ia berpendapat, proses ini yang menyebabkan banyak KPPS yang kelelahan, sakit, dan bahkan berujung kehilangan nyawa.

Baca juga: Kiat Kuat Jadi Ketua KPPS ala Nur, Harus Selalu “Happy”

“Nah, proses itu yang membuat KPPS banyak kelelahan, kantuk, berimbas hilangnya konsentrasi. Apalagi, sudah malam kan itu, dini hari malah,” imbuh Zahra.

Dalam kesempatan berbeda, petugas Pamsung TPS 084 Kelurahan Pasar Minggu, Adam Zidane Auffar (25) juga berpendapat, sebaiknya KPU tidak menyelenggarakan Pemilu serentak.

“Ya kan kasihan juga sama petugas-petugas yang terlibat dalam Pemilu 2024 ini. Ada yang sakit, bahkan meninggal dunia. Jangan korbankan kami demi pangkas anggaran,” pungkas Zidane.

Baca juga: Panitia KPPS Begadang Hitung Perolehan Suara, Tagihan Kopi sampai Rp 200.000

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com