Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Perlu Pemilu Kalau Pelaksanaannya Semacam Ini

Kompas.com - 16/02/2024, 18:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aria Bima, berpandangan tidak perlu ada lagi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia bila diwarnai kecurangan seperti yang menurutnya terjadi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya tidak perlu lagi melihat adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini dan apakah menjamin nanti pilkada? Enggak perlu pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya suruh cari suara saja sudah," kata Aria di Media Center TPN, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Aria mengaku proses untuk mengikuti Pilpres 2024 mesti melewati perjalanan yang panjang, mulai mendaftarkan calon, menyiapkan visi misi, melakukan kampanye dan sosialisasi, hingga menyiapkan agar kampanye berlangsung meriah.

Baca juga: Dugaan Kecurangan di Sirekap, TPN Ganjar-Mahfud: Kalau Dibiarkan Akan Merusak Integritas Pemilu

Politikus PDI-P itu menuturkan, hal tersebut mesti dilakukan agar pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan legitimasi dukungan dari pemilih.

Namun, menurut Aria, yang terjadi malah terdapat politisasi bantuan sosial, intimidasi  terhadap aparat desa, keterlibatan aparat yang tak netral, hingga politik uang dan manipulasi suara yang mewarnai Pilpres 2024.

"Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat," ujar Aria,


"Itu tak ada artinya semua pada saat di-closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi," imbuh dia.

Menurut Aria, dengan situasi tersebut, apapun kerja keras yang sudah dilakukan oleh tim kandidat tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu.

Baca juga: Terseoknya Ganjar dan Faktor Gempuran Istana di Kandang Sendiri

Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu ada lagi pemilu maupun pemilihan kepala daerah jika praktik serupa masih terus diterapkan.

"Ancam saja itu kepala desa ya oleh oknum aparat kemudian suuruh cari suara, lebih manjur tambahi uang, aja selesai itu bupatinya siapa yang kita kehendaki," kata Aria. 

"Enggak ada visi misi, enggak ada kampanye debat kepala daerah, tidak penting itu. Sehebat apapun kepala daerah itu berdebat, yang paling penting beli suara, ancam itu kepala desa dengan dana desanya," ujar dia melanjutkan.

Pasangan Ganjar-Mahfud, dalam hitung cepat Litbang Kompas per Jumat pukul 19.00 WIB, berada di posisi ketiga dengan perolehan 16,32 persen.

Pasangan nomor urut tiga ini berada di bawah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (25,23 persen) dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (58,45 persen). 

Adapun data suara yang masuk sebanyak 99,70 persen. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com