Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Analisis Litbang “Kompas”: Loyalitas Pemilih PDI-P Menurun pada Pileg 2024 karena Faktor Jokowi

Kompas.com - 16/02/2024, 14:12 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat loyalitas pemilih PDI Perjuangan menurut survei pascapencoblosan yang dilakukan Litbang Kompas pada Rabu, 14 Februari 2024, menurun dibandingkan dengan survei sebelum pemilihan.

Dalam survei pascapencoblosan, loyalitas pemilih PDI-P berada di angka 47,2 persen.

“Angka ini relatif menurun jika dibandingkan dengan rata-rata loyalitas yang terbaca dalam survei-survei sebelum pemilu, yakni berada di atas angka 70 persen,” demikian dituliskan oleh Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Kompas.id, Kamis (15/2/2024).

Menurut analisis terhadap survei Litbang Kompas, penurunan loyalitas pemilih PDI-P ini tidak lepas dari terjadinya perubahan konfigurasi politik pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, yakni pecah kongsinya Presiden Joko Widodo, yang merupakan kader PDI-P, dengan kebijakan dan langkah politik partai banteng dalam pilpres.

“Faktor Jokowi, diakui atau tidak, turut memberikan pengaruh yang sedikit banyak membuat daya elektoral PDI-P cenderung terganggu sehingga mengurangi potensi pemilih loyal mereka yang sebelumnya relatif konsisten memilih partai ini,” tulis Yohan.

Namun, dari semua partai politik peserta Pemilu 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kecenderungan loyalitas pemilih yang paling tinggi.

Baca juga: Analisis Litbang “Kompas”: Ganjar-Mahfud Belum Sepenuhnya Diterima oleh Pemilih PDI-P

Dalam survei Litbang Kompas pascapencoblosan, sebanyak 70,2 persen responden pemilih PKS adalah sekaligus pemilih partai ini pada Pemilu 2019 lalu.

Artinya, kelompok pemilih ini cukup memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PKS sebagai pilihan partai politik yang kembali mereka percaya dan dicoblos saat pemungutan suara Rabu, 14 Februari 2024 kemarin.

Tingkat loyalitas pemilih PKS dari hasil survei pascapencoblosan ini sebenarnya relatif konsisten karena terbaca juga di sejumlah survei sebelum pemilu yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

Pada survei Januari 2022, misalnya, tingkat loyalitas pemilih partai yang berbasis pemilih Muslim perkotaan dan terdidik ini mencapai 75 persen.

“Angka ini rata-rata relatif konsisten dengan survei-survei yang digelar Litbang Kompas selanjutnya,” tulis Yohan.

Loyalitas pemilih PKS juga melampaui tingkat loyalitas pemilih Partai Gerindra, meski partai berlambang garuda ini memiliki sosok Prabowo Subianto sebagai ketua umum, yang juga mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024.

Berikut distribusi pilihan partai politik pemilih pada Pemilu 2024 mengacu pada partai politik pilihan pemilih pada Pemilu 2019 menurut survei Litbang Kompas:

PDI Perjuangan

  • PDI-P: 47,2 persen
  • Gerindra: 18,5 persen
  • Golkar: 6,9 persen
  • PKB: 4,2 persen
  • Demokrat: 2,5 persen
  • PKS: 2,9 persen
  • Nasdem: 4,2 persen
  • PAN: 2,6 persen
  • PPP: 1,1 persen
  • Lainnya: 4,6 persen
  • Tidak tahu/rahasia: 5,3 persen

Partai Gerindra

  • PDI-P: 3,6 persen
  • Gerindra: 57,8 persen
  • Golkar: 5,5 persen
  • PKB: 5,6 persen
  • Demokrat: 3,0 persen
  • PKS: 7,9 persen
  • Nasdem: 5,9 persen
  • PAN: 2,2 persen
  • PPP: 0,9 persen
  • Lainnya: 4,1 persen
  • Tidak tahu/rahasia: 3,5 persen

Partai Golkar

  • PDI-P: 8,7 persen
  • Gerindra: 10,8 persen
  • Golkar: 45,6 persen
  • PKB: 4,4 persen
  • Demokrat: 4,2 persen
  • PKS: 4,2 persen
  • Nasdem: 7,3 persen
  • PAN: 4,4 persen
  • PPP: 2,1 persen
  • Lainnya: 3,3 persen
  • Tidak tahu/rahasia: 5,0 persen

Baca juga: Jokowi Minta Dugaan Kecurangan Pemilu Dilaporkan, PDI-P: Banyak Pihak Justru Ragukan Independensi Bawaslu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

  • PDI-P: 3,1 persen
  • Gerindra: 8,8 persen
  • Golkar: 5,6 persen
  • PKB: 59,7 persen
  • Demokrat: 1,7 persen
  • PKS: 2,3 persen
  • Nasdem: 4,0 persen
  • PAN: 4,6 persen
  • PPP: 3,5 persen
  • Lainnya: 1,5 persen
  • Tidak tahu/rahasia: 5,2 persen

Partai Demokrat

  • PDI-P: 5,1 persen
  • Gerindra: 14,1 persen
  • Golkar: 7,9 persen
  • PKB: 3,6 persen
  • Demokrat: 39,4 persen
  • PKS: 9,5 persen
  • Nasdem: 6,6 persen
  • PAN: 3,3 persen
  • PPP: 0,8 persen
  • Lainnya: 3,6 persen
  • Tidak tahu/rahasia: 6,1 persen

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

  • PDI-P: 2,1 persen
  • Gerindra: 4,4 persen
  • Golkar: 2,1 persen
  • PKB: 3,9 persen
  • Demokrat: 1,3 persen
  • PKS: 70,2 persen
  • Nasdem: 5,5 persen
  • PAN: 1,6 persen
  • PPP: 1,8 persen
  • Lainnya: 3,8 persen
  • Tidak tahu/rahasia: 3,3 persen

Partai Nasdem

  • PDI-P: 5,8 persen
  • Gerindra: 9,6 persen
  • Golkar: 5,8 persen
  • PKB: 5,3 persen
  • Demokrat: 1,0 persen
  • PKS: 2,4 persen
  • Nasdem: 62,0 persen
  • PAN: 1,9 persen
  • PPP: 2,4 persen
  • Lainnya: 2,4 persen
  • Tidak tahu/rahasia: 1,4 persen

Baca juga: Ada di Kisaran yang Sama, Perbandingan Suara Ganjar dan PDI-P Dinilai Bukan Anomali

Partai Amanat Nasional (PAN)

  • PDI-P: 3,1 persen
  • Gerindra: 7,8 persen
  • Golkar: 3,6 persen
  • PKB: 2,6 persen
  • Demokrat: 2,1 persen
  • PKS: 5,2 persen
  • Nasdem: 6,3 persen
  • PAN: 56,8 persen
  • PPP: 1,0 persen
  • Lainnya: 7,4 persen
  • Tidak tahu/rahasia: 4,1 persen

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

  • PDI-P: 4,9 persen
  • Gerindra: 8,4 persen
  • Golkar: 4,9 persen
  • PKB: 8,4 persen
  • Demokrat: 9,1 persen
  • PKS: 12,6 persen
  • Nasdem: 5,6 persen
  • PAN: 2,1 persen
  • PPP: 35,7 persen
  • Lainnya: 3,4 persen
  • Tidak tahu/rahasia: 4,9 persen

Adapun survei pascapencoblosan ini dilakukan Litbang Kompas melalui wawancara tatap muka pada 14 Februari 2024. Sebanyak 7.863 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis proporsional bertingkat di 38 provinsi di Indoensia.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +- 1,11 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meski demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com