Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus Audit Forensik Hasil Pemilu 2024

Kompas.com - 15/02/2024, 18:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD membentuk tim khusus yang akan melakukan audit forensik terhadap seluruh hasil Pemilu 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto usai rapat TPN yang dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta para ketua umum partai politik pengusung, Kamis (15/2/2024).

"Tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur," kata Hasto ditemui usai rapat di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis sore.

Baca juga: Ganjar Janji Hormati dan Ikuti Hasil Pemilu 2024 yang Diputuskan KPU

Hasto menjelaskan bahwa sejumlah nama-nama pakar itu sudah dikumpulkan untuk menjadi tim khusus.

Ia menilai, nama-nama yang masuk dalam tim khusus memiliki kredibilitas tinggi dan juga semangat menjaga marwah demokrasi.

Dalam pembentukan tim khusus, Hasto mengeklaim pihaknya tetap menjaga independensi adanya berbagai gerakan masyarakat sipil yang mengkritik pemerintah terkait demokrasi.

"Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil, sehingga tim khusus ini lebih banyak berasal dari internal TPN," jelas Sekretaris Jenderal PDI-P ini.

Baca juga: Ganjar: Perolehan Suara PDI-P Tinggi, Agak Anomali dengan Suara Saya

Diakui Hasto, tim khusus ini sengaja dibentuk Ganjar dan Mahfud. Ia mengapresiasi Mahfud yang memiliki latar belakang hukum.

Akan tetapi, menurut Hasto, Ganjar dan Mahfud tidak menduduki posisi pimpinan tim karena keduanya tetap merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Pak Ganjar-Prof Mahfud dalam kapasitas sebagai pasangan calon itu tetap menjalankan tugas-tugasnya memberikan suatu arahan-arahan, direction kepada tim khusus ini," ungkapnya.

Ditanya siapa saja nama yang tergabung dalam tim khusus tersebut, Hasto meminta awak media bersabar dan menunggu waktu yang tepat.

Sementara itu, Ketua TPN Arsjad Rasjid menerangkan bahwa nama-nama tim khusus akan diumumkan dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu ke depan.


Baca juga: Prabowo Unggul di Quick Count, Pengamat: Basis Pendukung Ganjar Bermigrasi

Dia juga memastikan, seluruh TPN di luar tim khusus tetap bekerja melakukan konsolidasi menyeluruh, utamanya dalam mengawal hasil Pemilu 2024.

"(Tim khusus) akan langsung efektif bekerja. Jadi, sebetulnya sudah mulai, ini cuma kita lagi menampung lagi. Tapi intinya secepatnya kami akan menindak, ini akan langsung bekerja," ucap Arsjad Rasjid.

Diberitakan sebelumnya, usulan pembentukan tim khusus TPN Ganjar-Mahfud datang dari PDI-P.

Hasto Kristiyanto mengaku, tim itu dibentuk guna menginvestigasi Pemilu 2024.

Baca juga: Ada di Kisaran yang Sama, Perbandingan Suara Ganjar dan PDI-P Dinilai Bukan Anomali

Hal ini disampaikan Hasto Kristiyanto menyikapi hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei usai pencoblosan pemilu yang digelar, Rabu (14/2/2024) ini.

“Kami akan mengusulkan kepada TPN Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus,” kata Hasto dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Jalan Pengeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Adapun hasil hitung cepat sejumlah lembaga memperlihatkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 2, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com